POJOKSATU.id – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie sepakat larangan buka puas bersama bagi pejabat yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami di daerah tentu sepakat ya dengan instruksi presiden,” ujar Benyamin dihubungi pojoksatu.id, Jumat (24/3/2023).

Benyamin juga mengamini alasan masa transisi Covid-19 memang harus tetap diwaspadai.

“Karena memang betul kita sedang transisi dari pandemi ke endemi. Jadi harus dukung ini, dan ini baik sekali,” sambungnya.

Untuk menindaklanjuti instruksi itu, Benyamin akan menunggu teknis aturan yang akan dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

Benyamin sepakat agar ASN dan pejabat di wilayahnya tak menggelar buka puasa bersama.

“Teknisnya kita tunggu aturan turunannya lewat Kemendagri seperti apa. Tapi yang pasti kita sepakat dan menyambut baik, larangan bukber untuk pejabat dan ASN,” tegasnya.

Menurutnya, larangan bukber di lingkungan pejabat harus disikapi secara bijak.

Sebab, larangan bukber itu jadi momen buka puasa bersama ajang tepat berkumpul dengan keluarga di rumah.

“Saya rasa buka bersama dengan keluarga di rumah itu sangat nikmat sekali, gak perlu lah kumpul-kumpulin orang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pemerintahan, para pejabat juga harus memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat.

“Kita di pemerintah harus bisa kasih contoh yang baik,” tutup Benyamin.

Seperti diketahui, larangan bukber di lingkungan pejabat pemerintah tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.

Terdapat tiga poin arahan Presiden Joko Widodo mengenai buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN.

Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam akhiran surat juga ditekankan agar para menteri, kepala instansi, kepala lembaga serta kepala daerah mematuhi arahan Presiden tersebut dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.

Penulis: Fandi
Redaktur: Guruh