JawaPos.com–Selain pejabat pemerintah pusat beberapa pejabat daerah atau keluarganya sering mempertontonkan kehidupan sangat mewah. Beberapa di antaranya istri pejabat dari Riau dan Pj Bupati Bombana dan istrinya.

Menurut anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha, viralnya video-video unggahan media maupun masyarakat terkait kehidupan hedonis para pejabat termasuk pejabat daerah harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. ”Banyak contohnya, termasuk istri pj Bupati Bombana,” sebut dia.

Abdul Rachman Thaha menjelaskan, kehidupan para PNS/ASN dan keluarganya yang hedonis merupakan preseden buruk bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sebab, mereka adalah para PNS/ASN merupakan pelayan rakyat.

”Mereka mempertontonkan sesuatu berlebihan dalam kehidupan. Mereka ini tidak sadar kalau yang gaji itu adalah uang berasal dari rakyat,” tutur Abdul Rachman Taha.

Semestinya menurut dia, menjadi penjabat daerah atau pusat adalah pelayan masyarakat yang baik. Bukan malah memperlihatkan kehidupan yang hedon.

”Rakyat kita hari ini sedang menjerit. Di mana persoalan sembako semua harga naik, para pejabat daerah malah pelesiran kemana-mana bahkan sampai keluar negeri,” ujar Abdul Rachman Thaha.

”Saya meminta kepada mendagri untuk menegur bahkan kalau perlu copot para pejabat yang kehidupannya dipertontonkan secara hedon,” tambah dia.

Dia menegaskan, KPK bisa mengejar LHKPN bagi para pejabat daerah yang belum melaporkan LHKPN.

”Apalagi hanya seorang Pj pejabat daerah yang kehidupannya hedon begitu luar biasa dengan gaji yang terukur tapi mempertontonkan kehidupan mewah berlebihan,” terang Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, para pejabat itu di mata masyarakat daerahnya sangat memalukan. Mendagri harus mengambil sikap terhadap para Pj pejabat daerah yang terindikasi kehidupan hedon.

”Periksa mereka ini, sikap seperti ini tidak perlu ada toleransi lagi,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah