POJOKSATU.id – Sekretaris Kabinet Pramono Anung meluruskan larangan buka puasa bersama atau larangan bukber oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pramono Anung menjelaskan, larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku untuk semua masyarakat.

Melainkan hanya ditujukan kepada para pejabat negara, yakni para menteri dan kepala lembaga saja.

“Arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, menteri, dan kepala lembaga pemerintah,” jelas Pramono Anung dalam keterangan tertulis dikutip pojoksatu.id, Kamis (23/3/2023).

Karena itu, bagi masyarakat umum sama sekali tidak terikat pada aturan tersebut.

Sebaliknya, masyarakat umum bisa dan bebas menggelar buka puasa bersama atau bukber seperti biasanya.

Masyarakat juga diberikan kebebasan untuk melakukan atau menggelar buka puasa bersama atau bukber.

Pramono Anung menjelaskan larangan bukber bagi pejabat itu dibuat lantaran ASN dan pejabat pemerintah tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, pejabat dan ASN agar berbuka puas dengan pola hidup sederhana.

“Tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama,” jelasnya.

Dengan demikian Presiden, kata Pramono Anung, berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang kesederhanaan.

Pro-kontra larangan bukber

Larangan bukber oleh Presiden Jokowi ini pun menuia pro dan kontra.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mut’i misalnya, mengaku pihaknya tak mempermasalahkan pejabat negara menggelar buka puasa bersama atau bukber.

Terlebih lagi kegiatan bukber tersebut dilaksanakan dengan penuh khidmat dan sederhana.

“Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak ada masalah para pejabat negara menyelenggarakan buka bersama,” ujarnya, Kamis (23/3/2023).

Abul Mu’ti justru tidak setuju jika bukber dilakukan dengan cara yang berlebih-lebihan.

Karena itu, bukber perlu dipahami dan dimaknai sebagai sarana membangun ukhwah islamiyah antara umat muslim.

“Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menyarankan Presiden Jokowi secepatnya cabut larangan buka puasa bersama atau larangan bukber.

Sebab jika tidak, malah berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang tengah ibadah Ramadan 2023 atau Ramadan 1444 hijriyah.

“Baiknya surat arahan Pak Presiden yang melarang buka puasa bersama itu dicabut aja agar tak terus gaduh di bulan Ramadhan,” saran dia, dikutip pojoksatu.id, Jumat (24/3/2023).

Apapun alasannya, baik Covid-19 atau soal hidup sederhana, menurutnya sama-sama tak masuk akal dijadikan alasan atau dasar larangan bukber.

Terlebih, larangan buka puasa bersama atau larangan bukber itu dilakukan di momen yang sangat tidak tepat seperti Ramadan 2023 yang bisa lebih leluasa ketimbang saat pandemi Covid-19 lalu.

“Sebab melarang buka puasa bersama dengan alasan demi hidup sederhana apalagi karena Covid sungguh tidak realistis dan tak menemukan momentumnya,” tegas dia.

Ia menegaskan, dalam setiap pelaksanaan buka puasa bersama atau bukber, selalu dilakukan dengan sederhana.

Jauh berbeda dengan gelaran konser musik yang jelas-jelas mendatangkan jumlah massa yang besar dan pastinya jauh dari protokol kesehatan.

“Buka puasa itu sederhana,” ingat KH Cholil Nafis.

Penulis: Guruh