Liputan6.com, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melontarkan kritik tajam kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Buntut pernyataan soal aura Presiden Joko Widodo pindah ke Prabowo Subianto.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menganggap pernyataan dari Budi Gunawan atau yang kerap disebut BG tentu tidak bisa dianggap sepele. Sebab, ucapan itu keluar dari kepala lembaga negara yang memiliki otoritas yang sangat besar.

"Terlebih, pernyataan tersebut memiliki tendensi dukungan kepada Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan menjadi calon Presiden kembali pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," kata Fatia dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/3/2023).

Sehingga, Fatia memandang BG telah melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, terkait dengan profesionalitas dan netralitas.

"Ketentuan tersebut penyelenggaraan intelijen harus dilakukan berbasis pada profesionalitas dan netralitas. Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pimpinannya telah membuat pernyataan politis serta bahkan berpihak pada calon Presiden tertentu," sebutnya.

"Selain itu, pernyataan yang menyangkut Prabowo dalam acara pemerintahan juga tak ada kaitannya dengan peran, tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana digariskan pada UU Intelijen Negara," tambah dia.

Alhasil, Fatia berujar ucapan tersebut muncul di tengah penyelenggaraan sistem intelijen Indonesia yang problematik. Berdampak pada citra BIN yang dalam menjalankan tugasnya jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Hal tersebut pernah diungkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2021 lalu. Bahwa terdapat persoalan transparansi pada BIN, karena lemahnya implementasi pengawasan serta kecenderungan aktor pengawas untuk melakukan fungsinya secara parsial, atau bisa dikatakan melakukan pengawasan secara tertutup.

Di tengah masalah yang belum terurai, Fatia menilai ucapan BG bisa makin memperburuk situasi. Di tengah persoalan politisasi instrumen pertahanan dan keamanan, dengan melontarkan pujian kepada Prabowo.

"Pujian kepada Prabowo dapat disalahgunakan sebagai instruksi untuk memobilisasi instrumen intelijen negara untuk memenangkannya sebagai Calon Presiden di 2024 mendatang. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest)," jelasnya.

Sementara, Presiden Joko Widodo kembali mengajak Menhan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya, Jumat (17/3) kemarin. Kali ini Prabowo menemani Presiden ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Keduanya mengecek harga-harga menjelang bulan puasa...