Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul meraih capaian nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori tertingi dalam ajang Digital Government Award-SPBE Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan-RB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih di Jakarta, Senin (20/3/2023).

“Pada hari ini, 20 Maret 2023 Pemkab Bantul memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB tentang pencapaian SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terbaik di Indonesia,” kata Halim dalam rekaman video yang diterma awak media, di Bantul, Senin.

Selain penghargaan Digital Government Award-SPBE Summit 2023, Bantul juga masuk dalam 100 kabupaten dan kota di Indonesia sebagai kota pintar atau Smart City.

Halim menyampaikan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini memberikan bantuan dan kerja sama meningkatkan Bantul sebagai Smart City. “Upaya ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih mensejahterakan dan Bantul lebih maju,” katanya.

BACA JUGA: Konsep Smart City di Jogja Perlu Lebih Banyak Sosialisasi

Sementara itu, Kepala Diskominfo Bantul, Bobot Ariffiaidin saat dihubungi mengatakan bahwa penghargaan Digital Government Award-SPBE Summit 2023 merupakan capaian nilai indeks SPBE 2021 lalu. Adapun angkanya 3,62. “Kategori pencapaian indeks SPBE tertinggi,” katanya.

Lebih lanjut Bobot mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari hasil kerja sama yang dilakukan sejumlah OPD dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.

Adapun Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

Menurutnya, tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, kata dia, maka kemudahan berusahanya bagus. Artinya pelayanan investasinya bagus, indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus.

“Contohnya Denmark, dia indeks SPBE nomor satu, yang lain-lain mengikuti. Indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia,” kata Anas

Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membikin aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.

“Kalau selama ini kan rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” ujar Anas.

Oleh karena itu, Anas menekankan bahwa jangan lagi kehadiran satu inovasi juga diikuti pembangunan satua plikasi baru. “Kementerianpan-RB atas arahan Bapak Presiden meminta semua instansi pemerintah tidak lagi bikin aplikasi. Kita harus mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. Harus ada konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun eksternal guna pelayanan publik,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News