Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV tahun sidang 2022-20223, menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya RUU PUPRT akan dibahas pada masa persidangan terdekat.

Keputusan diambil DPR setelah sembilan fraksi partai politik di Senayan menyatakan setuju. Sembilan fraksi juga menyerahkan pandangan secara tertulis.

"Selanjutnya kami tanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah RUU tentang PPRT dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan kepada peserta rapat di Senayan, Selasa (21/3).

Usai mendengar persetujuan anggota DRR yang hadir dalam rapat paripurna, selanjutnya Puan mengetuk palu tanda disahkannya RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR.

Anggota Fraksi PKS Netty Prasetyani mengatakan, dengan disahkannya RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR, maka hal itu menjawab keraguan para pekera rumah tangga atas pengakuan dan perlindungan negara atas keberadan PRT sebagai WNI yang berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

"Ini tentu menjadi catatan sejarah dan sangat monumental di saat DPR RI dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Puan Maharani masa penantian itu mendapatkan jawaban yang luar biasa. Tentu ini menjadi kado terindah bagi pekerja rumah tangga selama 19 tahun menantikan instrumen perlindungan atas keberadaan mereka," ujar Netty Prasetyani.

Dalam program yang dicanangkan pemerintah, PRT memiliki peran yang strategis yang berdampak positif terhadap percepatan pembangunan nasional. Salah satunya ialah percepatan penurunan stunting.

"Yang hari ini penyedian dan pengolaan asupan bergizi dilakukan teman-teman pekerja rumah tangga di keluarga-keluarga Indonesia," kata dia.