Selasa, 21 Maret 2023 – 21:10 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Rektor UT Prof Ojat Darojat seusai peluncuran buku “PPHN Tanpa Amendemen” di Universitas Terbuka (UT), Selasa (21/3). Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku “PPHN Tanpa Amendemen” di Universitas Terbuka (UT), Selasa (21/3). 

Peluncuran buku itu untuk mendorong kembali munculnya kewenangan MPR dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat regling (mengatur).

Bukan hanya penetapan (beschikking) tanpa melakukan amandemen UUD 1945.

Hal ini penting untuk menghadirkan lagi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam pembangunan nasional menyongsong Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045.

Sehingga pembangunan akan berjalan secara berkesinambungan meskipun berganti-ganti pemerintahan.

"Tanpa PPHN saya tidak yakin kita memiliki kesinambungan pembangunan di masa akan datang," ujarnya.

Dia melanjutkan satu-satunya cara agar visi menjadi realita adalah diri kita sendiri, tetapi mewujudkan visi besar tidak bisa dilakukan secara instan karena pembangunan membutuhkan kesinambungan dan strategi perencanaan yang matang. Itulah pentingnya PPHN kembali.

Bamsoet yang juga dosen dan lulusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Imu Politik UT itu juga menegaskan, bahwa masih ada peluang untuk menghadirkan PPHN di saat MPR tidak lagi memiliki kewenangan lagi mengeluarkan Tap MPR bersifat regling dan mengeluarkan GBHN karena adanya amandemen ke-4 UUD 45. 

Luncurkan buku baru ke-30 di UT, Bamsoet mengatakan pembangunan perlu kesinambungan 

-