Keinginan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden bisa kandas. Apalagi telah muncul wacana dari PKS untuk membuka peluang rujuk koalisi dengan Gerindra di Pemilu 2024. 

Koalisi mengusung Anies diinisiasi oleh NasDem dengan menggandeng PKS dan Partai Demokrat. NasDem butuh dukungan partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan presiden. Namun sejak mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 3 Oktober lalu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, PKS, Demokrat tak kunjung terbentuk. 

Rencana deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November lalu gagal. Alasannya, banyak hal belum disepakati, mulai dari masalah cawapres hingga hal-hal teknis lain. 

-

-

Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam mewanti-wanti rencana koalisi perubahan bisa bubar sebelum bertanding jika koalisi tersebut tak segera mengambil sikap tegas.

"Jika sampai Anies kecolongan salah satu antara Demokrat atau PKS, harapannya untuk maju sebagai Capres bisa terancam gagal total. Karena itu, dibutuhkan keberanian dan kecepatan bertindak," kata Umam kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Pernyataan Umam terutama merespons peluang PKS dan Partai Gerindra untuk kembali rujuk di Pemilu dan Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon sebelumnya mengatakan partai pimpinan Prabowo Subianto itu terbuka untuk kembali berkoalisi di 2024. Pernyataan Fadli direspons positif oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Syaikhu menyebut peluang PKS untuk rujuk dengan Gerindra masih sangat terbuka mengingat dinamika politik yang saat ini terus bergerak dinamis.

"Ya sangat mungkin kita kan melihat dinamika politik masih terus berkembang ya," kata dia, Minggu (4/12).

NasDem di atas kertas sebenarnya telah menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies. Namun Umam menilai Koalisi Perubahan mandek tak hanya disebabkan oleh pilihan cawapres dari Anies. Kemandekan juga disebabkan oleh NasDem.

Menurut Umam, Anies dan NasDem patut disalahkan jika PKS sampai meninggalkan rencana koalisi perubahan.

Direktur Eksekutif Indostrategic itu terutama menyoroti langkah tarik ulur NasDem dan Anies yang sejak awal tak kunjung menerima proposal PKS maupun Demokrat. Padahal, PKS dan Demokrat sejak awal telah meminta agar koalisi perubahan segera menentukan skema capres cawapres, termasuk platform koalisi.

PKS dan Demokrat disebut Umam sebenarnya sudah memiliki portofolio pemerintahan, skema logistik, hingga pelaksanaan sosialisasi dan kampanye Pemilu 2024.

Umam pun meminta agar koalisi tersebut, khususnya NasDem dan Anies segera mengambil sikap. Dia terutama mewanti-wanti operasi politik dan rencana koalisi besar agar ada capres tunggal di 2024.

"Jika Nasdem dan Anies masih mengulur-ulur waktu dan menebar janji-janji politik yang tidak sesuai dengan kehendak partner koalisi, hati-hati jika Demokrat atau PKS akhirnya banting setir ke skema koalisi lain yang lebih menawarkan kepastian dan lebih minim risiko politik," katanya.

Kalkulasi Politik PKS

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Ilham Azre mengamini soal peluang PKS dan Gerindra kembali rujuk di Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut dia,peluang itu terbuka lebar karena keduanya memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang.

Selain di tingkat nasional dalam dua pilpres terakhir PKS dan Gerindra juga beberapa kali bekerja sama di daerah seperti Pilkada DKI, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.

"Tentu ini menjadi titik poin juga. Jadi penjajakan kerja sama lebih cair, kata Ilham, Senin (5/12).

Rekam jejak koalisi itu justru berkebalikan dengan rekam jejak koalisi PKS dan NasDem. Sejak didirikan pada 2011, NasDem menurut dia praktis belum pernah bekerja sama dengan PKS di tingkat nasional. Begitu pula di tingkat daerah yang terbilang jarang.

Ilham mensinyalir rekam jejak itu membuat NasDem dan PKS, termasuk Demokrat saat ini masih melakukan tarik ulur soal koalisi.

Menurutnya, PKS dan Demokrat terutama tak ingin rencana koalisi itu hanya berdampak pada satu partai.

"Jadi jangan sampai nanti salah satu partai saja yang mendapatkan keuntungan elektoral dari pencalonan ini," katanya.

Secara hitung-hitungan politik, Ilham menilai PKS lebih baik meneruskan rencana koalisi dengan NasDem dan Demokrat mendukung Anies Baswedan. Musababnya karena irisan pemilih yang sama di antara keduanya.

Menurut Ilham, PKS bisa kena bumerang jika sampai menarik dukungan dari Anies. Partai dengan basis pendukung Islam itu akan dianggap tak konsisten.

"Tentu PKS dinilai enggak konsisten. Sudah menjadi kerja sama lalu tiba-tiba ada penjajakan dengan partai lain," katanya.

Namun, Ilham meyakini penentuan capres dan cawapres, termasuk koalisi pada koalisi perubahan pendukung Anies akan ditentukan pada menit akhir. Menurutnya, situasi politik saat ini masih dinamis hingga menjelang detik akhir masa pendaftaran di KPU.

[-]