Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan kecurangan dalam Pemilu saat ini terjadi antarpartai. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan setiap partai mempunyai satgas untuk menjaga suara dan mencegah kecurangan dalam Pemilu.

"Tiap partai punya satgas penjaga suara. PKS selalu menyiapkan sejak awal barisan saksi yang menjaga suara mulai dari tingkat TPS," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (21/3/2023) malam.

Mardani mengatakan PKS telah menyiapkan saksi. Dia mengatakan kecilnya kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terjadi karena ada peran saksi dari partai.

-

-

"Saya yakin tiap partai punya Satgas. Kecurangan di tingkat TPS kecil karena ada saksi," tuturnya.

Menurut Mardani, kecurangan dapat terjadi oleh pihak yang memiliki kuasa. Sehingga, katanya, Bawaslu harus menggerakkan masyarakat untuk ikut mengawasi.

"Kecurangan biasa dilakukan oleh mereka yang punya kuasa. Karena itu Bawaslu perlu menggerakkan semua elemen masyarakat ikut serta dalam pengawasan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud Md menyoroti banyaknya masalah pemilu curang di Indonesia. Mahfud mengatakan di era ini, kasus pemilu curang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi.

Awalnya, Mahfud menyampaikan penilaiannya terhadap demokrasi di Indonesia yang jauh lebih baik. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari adanya lembaga pengawas pemilu yang independen.

"Pemilu kita sekarang jauh lebih baik dan lebih bagus dari Orde Baru. Satu, pemilu sekarang sudah jauh lebih bagus karena ada penyelenggara pemilu yang independen," kata Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (21/3).

Meski begitu, Mahfud mengatakan kecurangan pemilu masih ditemukan sekarang. Menurut Mahfud, yang saat ini melakukan kecurangan dalam pemilu bukanlah pemerintah, tapi justru partai politik.

"Apakah ada pemilu curang sekarang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah," kata dia.

Mahfud lalu mencontohkan pemilu kala era Orde Baru. Kala itu, Partai Golkar, TNI, dan pemerintah bersekongkol untuk menentukan kemenangan.

"Zaman Pak Harto (Soeharto) dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan," katanya.

(dwia/haf)