JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah baru saja menggelontorkan dana APBN untuk 1 juta motor listrik baru maupun konversi sebesar Rp7 triliun. Setiap motor listrik akan menerima dana subsidi sebesar Rp7 juta.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto menekankan agar pemberian subsidi bagi kendaraan motor listrik tepat sasaran.

"Subsidi tersebut harus tepat sasaran. Jangan sampai dalam praktiknya subsidi tersebut malah dinikmati golongan masyarakat mampu," ucap Darmadi di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Tolak Wacana Subsidi Mobil Listrik, DPR: Mobil Ini Kategori Barang Mewah

Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar pemberian subsidi bagi para pelaku UMKM sebagaimana dipersyaratkan pemerintah dikontrol secara ketat pelaksanaannya.

"Pemerintah harus lakukan evaluasi secara berkala. Jangan sampai yang harusnya subsidi untuk UMKM tapi dinikmati para pengusaha besar. Ini yang harus diawasi secara ketat. Pemberian subsidi harus dibarengi dengan pengecekan lapangan secara menyeluruh untuk memastikan subisidi tepat sasaran," tegasnya.

Menurutnya, evaluasi dan kontrol ketat pemberian subsidi mesti dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang bersumber dari pajak rakyat (APBN).

"Subsidi itu kan bersumber dari dana hasil pajak rakyat (APBN). Jadi penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan mesti akuntabel," tegasnya.

Di lain sisi, Darmadi juga menyoroti langkah pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik ini tak lebih sebagai upaya memperluas penggunaan motor listrik di tengah masyarakat.

"Kalau saya lihat lebih ke ingin memperbesar market sizenya. (pemberian subsidi) memaksa supaya pasarnya cepat membesar dengan uang rakyat," ujarnya.

Darmadi menyarankan agar pemberian subsidi tersebut efektif harus dibarengi dengan kebijakan lainnya.

"Subsidi kendaraan listrik akan efektif jika pemerintah membatasi kendaraan BBM," tandasnya.

Di satu sisi, Darmadi mengaku memahami langkah pemerintah menggelontorkan triliunan dana APBN untuk subsidi kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi beban biaya akibat penggunaan bahan bakar fosil.

"Tujuan pemerintah adalah penghematan biaya bahan bakar bagi konsumen Rp2,77 juta per tahun pengguna. Penghematan kompensasi Pertalite sebesar Rp18.6 M per tahun," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, program kendaraan listrik juga justru bakal berefek pada penambahan daya konsumsi atau penggunaan listrik secara signifikan.

"Program ini juga bakal mendorong peningkatan konsumsi listrik sebesar 5.23 GWh serta pengurangan emisi 0,03 juta ton CO2. Kita meragukan tujuan ini akan berhasil," tegasnya.