Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. ANTARA/Mulyana

Elshinta.com - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berkomitmen meningkatkan digitalisasi dalam setiap aspek layanan pemerintah kepada masyarakat di daerah ini.

"Digitalisasi itu penting dilakukan karena akan mempermudah, mempercepat, dan menjadi lebih efisien," kata Al Muktabar seusai menghadiri "Digital Government Awards Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023" di Jakarta, Senin.

Al Muktabar menjelaskan banyak hal mendasar yang ditekankan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menpan RB Azwar Anas kaitannya dengan birokrasi berdampak yang bisa dilakukan melalui proses digitalisasi, utamanya pada sektor pelayanan dan pembangunan.

"Layanan digital itu sudah kita terapkan dalam berbagai bidang. Misalnya sektor perizinan investasi, penanganan stunting, kesehatan, pendidikan, pembayaran pajak, dan lainnya," katanya.

Bahkan, beberapa hari lalu ia meluncurkan layanan sistem keuangan digital di lingkungan Pemprov Banten yang terintegrasi pada Bank Penyimpan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan begitu maka, akses keuangan menjadi cepat dan efektif namun tetap akuntabel dan terawasi dengan baik. Secara umum, kata Al Muktabar, Pemprov Banten sudah menjalankan sistem pemerintahan yang berbasis digital. Artinya, secara infrastruktur Pemprov Banten sudah siap menghadapi era digital ini.

"Tinggal hanya diperlukan beberapa pengembangan saja agar bisa lebih optimal," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Banten SP Didi Hadiyatna mengungkapkan Pemprov Banten telah menerapkan SPBE. Bahkan, hasil penilaian dari kementerian, nilai SPBE  Banten dianggap cukup baik dan di atas angka rata-rata nasional.

"Penilaian dari pusat kita mencapai 3,03 poin. Sedangkan rata-rata nasional 2,8 poin," katanya.

Ke depan, lanjut dia, pihaknya akan terus meningkatkan agar pelayanan digital yang dilakukan bisa lebih optimal, termasuk kepada OPD yang belum melakukan sistem pemerintahan berbasis digital.

"Sebagian besar kita sudah berbasis digital," katanya.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengungkapkan digitalisasi "government" sudah lama dilaksanakan. Hanya saja perkembangannya belum terlalu pesat. Maka dari itu, sekarang dilakukan optimalisasi sebagaimana arahan  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Target kita tahun 2024 seluruh layanan pemerintahan sudah berbasis digital. Saya yakin itu bisa terwujud," katanya.