AKURAT.CO Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diusulkan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dinilai politis.

"Kalau biasanya datang dari lembaga politik, biasanya politis itu," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin dihubungi Akurat.co di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, produk politik tidak selamanya buruk. Menurut Ujang, bisa jadi diusulkannya pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu guna perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.

"Yang politis itu bukan tentu nggak baik juga, ada juga kebijakan politik untuk membangun," ujarnya.

Ujang menyarankan usulan tersebut dikaji secara komprehensif dan matang. "Usulan ini tidak bisa diterima begitu saja, harus dikaji dampak baik buruknya, jika baik silakan dilakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengusulkan Direktorat Pajak (Ditjen) di pisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu menyusul berbagai kasus dan harta tak wajar yang dimiliki pegawai pajak baru-baru ini. 

"Maka saya beberapa hari lalu saya pikir-pikir dan saya tulis dengan rapih usulan memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan," kata Fadel di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Alasan Fadel mengusulkan lantaran tak menyakini urusan penerimaan dan pengeluaran pendapat negara tidak bakal sanggup diemban oleh satu menteri. Seperti misalnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengurus banyak tugas sebagai bendahara negara.

"Kita melihat satu menteri tidak akan bisa mengurus ini," ujarnya. 

Fadel menambahkan pemisahan Ditjen Pajak sudah lama diusulkan kepada pemerintah dan DPR yaitu tahun 2014. Namun, ada sebagian pihak yang tak setuju.

"Usulan ini sudah lama muncul mulai 2014, tapi tidak berhasil karena banyaknya pihak yang tidak setuju dengan wacana ini dan kakunya birokrasi saat itu membuat ini mandek," pungkasnnya. []