PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyindir DPR yang meminta rakyat untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah. Padahal, DPR digaji agar bisa mengawasi.

Pernyataan Fahri Hamzah itu disampaikan saat mendampingi kunjungan Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Pekerjaan anggota dewan itu tinggi, dia diberikan perlindungan diberikan hak imunitas. Diberikan gaji diberikan protokoler untuk sejajar dengan pemerintah agar bisa mengawasi," ucap Fahri Hamzah, Sabtu 19 Maret 2023.

Fahri Hamzah mengatakan DPR yang meminta rakyat mengawasi kinerja pemerintah, sama seperti memakan gaji buta. "Ya makan gaji buta itu nggak benar. Semua akan akhirnya tidak dapat diawasi. Itu kan semua karena tidak ada pengawasan dewan," ucapnya.

Baca Juga: Anjing Gila Gigit Wajah Bocah di Dompu NTB, Polisi Instruksikan Pemusnahan

Jika itu terjadi, Fahri Hamzah menilai kerja DPR hanya tidur-tiduran, sedangkan rakyat disuruh berantem karena mengawasi oknum pejabat pemerintah yang nakal.

"Lah itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak, kita disuruh berantem dia-nya tidur-tidur. Kan nggak enak itu ya. Saya kira, jadi kembali anggota dewan-nya dia tidur aja," ucap Fahri Hamzah.

Tak hanya itu, mantan Wakil Ketua DPR itu juga menyindir pejabat yang bergaya mewah. 

Baca Juga: Gibran Rakabuming Bahas Utang Uang Makan Mandor Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed

Usai sejumlah pejabat dan pegawai pemerintahan kepergok hobi pamer harta, muncul surat edaran dari sejumlah instansi yang menjelaskan agar para pegawai tak memamerkan harta, dan mengedepankan pola hidup sederhana.

Surat yang sempat beredar di media sosial memperlihatkan imbauan yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut, PLN Group, hingga PT Pelindo (Persero). Dalam surat edaran masing-masing instansi, sanksi berat bisa menimpa para pegawai yang hobi pamer kekayaan mereka.

Baca Juga: Tidak Ada Restorative Justice di Kasus Mario Dandy, Kejagung: Perbuatannya Sangat Keji

Hal itu kemudian disoroti masyarakat yang merasa ada kesalahan imbauan dalam berbagai surat tersebut. Pasalnya, publik menilai seharusnya instansi-instansi tersebut mengimbau para pegawai untuk bekerja secara jujur dan benar agar tak merugikan negara atau masyarakat.

Banyak pihak yang menilai sejumlah instansi yang mengeluarkan surat edaran tersebut telah salah kaprah. Surat edaran tersebut pun langsung menjadi bulan-bulanan netizen, terutama di Twitter.

"Harusnya no.1 : TIDAK KORUPSI, biar jelas padat&tepat. eh malah "seolah-olah", yang penting jangan dishare di sosmed aja," ucap salah seorang netizen.***