"Serta banyaknya impor illegal baju/produk tekstil bekas tersebut akan mengganggu produksi tekstil dalam negeri yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan kepentingan negara," tutur Novel.

Ditambahkan anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo, sebelumnya Satgasus juga telah bekerja sama dengan Kemendag dalam hal pemusnahan baja ilegal yang tidak sesuai standar SNI. Menurut Yudi, apa yang dilakukan Satgasus ini merupakan salah satu tugas langsung dari Kapolri agar Polri berkontribusi dalam mengawal program pemerintah yang bernilai positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang tumbuh. Apalagi, sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menindak tegas impor pakaian bekas ilegal karena mengganggu industri tekstil nasional.

"Ke depan, Satgasus Pencegahan Korupsi Polri akan tetap mengawal penegakan aturan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal impor pakaian bekas ini maupun kegiatan kegiatan lain yang sedang berjalan di Kementerian lainnya di sektor penerimaan negara, bantuan sosial, energi, dan ketahanan pangan," kata Yudi.