Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Anies Baswedan terkait ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Airlangga menyebut ada empat Menko di pemerintah saat ini, termasuk dirinya sebagai Menko Bidang Perekonomian.

"Menko ada empat," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

Airlangga tak ingin memperpanjang penjelasannya. Ia tak merinci jawaban terkait pemerataan Bacapres NasDem Anies Baswedan.

-

-

"Ya sudah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut yang bisa mengubah konstitusi hanya MPR. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

"Yang bisa mengubah konstitusi ya MPR. Sesuai UUD yang bisa mengubah ya MPR," ucap politikus yang juga Ketua MPR ini.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut ada Menko yang secara terang-terangan berbicara tentang perubahan konstitusi. Sindiran itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Bakal capres Koalisi Perubahan itu mulanya berbicara mengenai kualitas demokrasi.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak untuk melawan narasi-narasi yang beredar. Dia mengatakan kini banyak tokoh yang lantang menyuarakan kemunduran demokrasi.