Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hari ini dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Mereka meminta agar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa.

"Tetapi jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," ujar Surta di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

-

-

"Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Surta meminta pemerintah mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Mereka juga meminta agar Pilkades 2023 tetap digelar.

"Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan," jelasnya.

Dalam peringatan Hari Desa Nasional ini, sebanyak 899 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal peringatan yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Seluruh personel keamanan tersebut merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.

"Total 889 personel. Ada TNI dan pemda bagian Pam juga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (19/3).

Rincian dari seluruh personel tersebut adalah 80 personel TNI, 659 personel Polda Metro, 80 personel Polres Jakarta Pusat, dan 80 personel dari pemda DKI Jakarta. Trunoyudo menuturkan ada sekitar 600 unit bus yang akan mengantarkan peserta ke daerah GBK.

"Jumlah bus estimasi 600 unit," tuturnya.