POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra kembali menyoroti wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kali ini pernyataan Yusril diberikan dalam rangka menanggapi pertanyaan salah seorang peserta dalam acara yang diselenggarakan pemerintah Kepulauan Talaud, di Aula T2 Melonguane, Jumat (17/3/2023).

Dia menyatakan, sikapnya mengenai isu tersebut telah jelas, yakni taat pada konstitusi yang telah ditetapkan.

“Itu sudah banyak saya jawab di media sebelumnya,” kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

Yusril menuturkan, dirinya akan bertekad melakukan upaya perlawanan hukum (pengajuan verzet) bila putusan PN Jakarta Pusat tersebut dieksekusi.

Kendati demikian, sikap Yusril tersebut sama sekali tidak mengarah bahwa konstitusi telah sempurna.

“Senantiasa diuji oleh perkembangan zaman sehingga secara alami dibutuhkan perubahan untuk perbaikan dan penyempurnaan,” ujarnya.

Yusril juga tak menampik saat ini masih terdapat banyak ruang untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hanya saja, kata dia, perubahan konstitusi memerlukan pemikiran cermat serta tidak bisa dilakukan oleh lembaga selain MPR, termasuk dalam hal penundaan pemilu.

“Memang konstitusi kita banyak yang harus diperbaiki dan sempurnakan,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023 majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

Kemudian memulai lagi tahapan Pemilu 2024 dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. (Firdausi/pojoksatu)