Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berkomitmen untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia sebagai persiapan menghadapi ancaman kesehatan tak terduga ke depan. Komitmen tersebut terangkum dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan.

Pada rapat kerja bersama Baleg DPR, Selasa (22/11), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, menyebutkan sejalan dengan visi Presiden RI untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Oleh karena itu, pihaknya telah menyusun 6 pilar utama sebagai fondasi transformasi sebagai upaya menyempurnakan sistem kesehatan di Indonesia secara umum.

Keenam pilar yang dimaksud antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Selain itu, juga ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

-

-

"Transformasi ini tidak bisa terlepas satu sama lain, saling terkait. Sehingga transformasi ini dapat mendorong sisi arsitektur kesehatan Indonesia secara lebih komprehensif," kata Dante dalam keterangannya, Kamis (24/11).

Pada pilar pertama, dia memaparkan, minimnya akses ke layanan primer yang ada di masyarakat menyebabkan banyaknya kasus kematian yang terjadi di Indonesia. Padahal kasus tersebut dapat dicegah apabila mendapatkan penanganan tepat.

Kemenkes pun sudah menyusun empat tahap dalam melakukan transformasi layanan primer. Pertama adalah edukasi penduduk melalui penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan dengan menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat.

Tahap kedua adalah pencegahan primer dengan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.

Kemudian juga ada pencegahan sekunder lewat screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi.

Terakhir, Kemenkes juga akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer via revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan di Puskesmas, Posyandu dan kunjungan rumah.

Pilar kedua, transformasi pelayanan rujukan di rumah sakit akan ditingkatkan dengan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan pembangunan RS di Kawasan Timur, serta jejaring pengampuan di layanan unggulan kemitraan dengan world top healthcare centers.

"Saat ini pemerataan layanan rujukan rumah sakit di Indonesia masih timpang alias masih berkonsentrasi di kota-kota besar. Padahal sejumlah penyakit memiliki golden time yang harus segera ditindaklanjuti," ucapnya.

Sementara itu, pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan diharapkan dapat membenahi ketahanan kesehatan di Indonesia yang masih lemah. Menurut Dante, salah satu penyebabnya adalah negara ini masih bergantung pada impor dan teknologi hasil riset negara maju.

Maka dari itu, Kemenkes berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan dengan memacu produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, obat-obat, serta alat kesehatan penting yang sangat dibutuhkan masyarakat, baik secara volume maupun kualitas terbaik.

Di samping itu, pihaknya juga akan memperkuat ketahanan tanggap darurat menggunakan jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis.

Keempat, pilar transformasi sistem pembiayaan kesehatan diharapkan dapat memastikan pembiayaan yang adil, serta meningkatkan manfaat promotif dan preventif. Hal ini dapat dicapai melalui regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan, yakni tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

"Jadi salah satu inti dari regulasi yang mungkin nanti akan disimplifikasi adalah memberikan ruang kepada aspek promotif dan preventif," tegas Dante.

Pilar kelima, transformasi SDM kesehatan menjadi komitmen Kemenkes untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah secara berkelanjutan melakukan penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, juga kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.

Dante menyebutkan, standar jumlah dokter untuk Indonesia setidaknya mencapai 270 ribu dokter. Namun, di lapangan saat ini jumlah dokter yang tersebar di Indonesia dan berpraktik di fasilitas kesehatan masih berada di kisaran 120 ribu orang.

"Ini hanya bisa dilakukan apabila kita mempunyai regulasi sistem pendidikan kedokteran yang baik dan komprehensif. Selain itu, pendayagunaan dokter spesialis lulusan luar negeri harus disimplifikasi pengaturannya," kata Dante.

Terakhir, pilar transformasi teknologi kesehatan diharapkan dapat memutus minimnya integrasi teknologi kesehatan dan regulasi inovasi bioteknologi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan harus terus dipacu agar sektor kesehatan Indonesia mampu bersaing dengan negara maju.

Saat ini, Dante mencatat, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah yang belum saling terintegrasi. Belum lagi dengan banyaknya kesamaan data yang dikumpulkan oleh sistem atau aplikasi tersebut, sehingga tumpang tindih dan kurang efisien.

(rea/rea)