Penunjukan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KMK.01/2023, tentang pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota komite pengawas perpajakan untuk masa kerja tahun 2023-2026.

"Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Sri Mulyani dalam pelantikan yang digelar di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2023) sore.

Penggantian pengurus pengawas perpajakan ini menjadi menarik karena dilakukan di tengah sorotan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Di mana beberapa pejabat diduga memiliki harta tidak wajar, seperti Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan kawan-kawan.

Dalam struktur Komite Pengawas Perpajakan, Sri Mulyani juga menunjuk akademisi yang juga aktivis antikorupsi, Zainal Arifin Mochtar sebagai Wakil Ketua.

Selain itu, Bendahara Negara itu juga merombak sekaligus melantik 11 jabatan baru di lingkungan DJP khusus eselon I dan II. Dalam sambutannya Sri Mulyani meminta kepada jajaran yang baru dilantik untuk bisa menjalankan sumpah jabatan dengan amanah, sesuai aturan perundang-undangan. Mereka diminta untuk menjaga etika publik, patuh terhadap asas sopan santun, dan menjaga integritas.

"Di sini semuanya adalah Pejabat Eselon I dan II, meneliti, menjaga, dan dalam hal ini menjaga kepercayaan unit yang langsung the first line of defence," jelas Sri Mulyani.

"Tidak boleh segan membuat langkah korektif dari awal. Sehingga tidak menimbulkan risiko bagi institusi. Anda semuanya adalah pimpinan-pimpinan yang langsung berhubungan dengan pejabat Eselon III dan staf. Maka di tangan Anda semua, seluruh risiko the first line of defence harus dikelola," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Pekerjaan yang diemban oleh para pegawai yang baru saja dilantik hari ini, kata Sri Mulyani harus mampu menjaga integritas, dan dapat dipercaya. Sehingga tidak mengkhianati dan tidak boleh mencederai siapapun.

"Kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan akan terus bergejolak, Anda wajib menjaga instrumen keuangan negara, menjadi instrumen yang dapat diandalkan dan dapat terus jadi instrumen yang mampu melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan," ucap Sri Mulyani.

Berikut Komite Pengawas Perpajakan 2023-2026:

- Ketua merangkap Anggota : Amien Sunaryadi

- Wakil Ketua merangkap Anggota: Zainal Arifin Mochtar

Anggota

- Estu Budiarto

- Setiawan Basuki

- Hendra Prasmono

- Heru Pambudi

- Awan Nurmawan

Berikut rincian nama 11 pejabat di lingkungan DJP yang dilantik Sri Mulyani hari ini:

- Teguh Budiharto sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II

- Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II

- Max Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I

- Poltak Maruli John Liberty Hutagaol sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan SDM

- Dwi Astuti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

- Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II

- Etty Rachmiyanthi sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

- Sigit Danang Joyo sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

- Heru Narwanta sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

- Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

- Nurbaeti Munawaroh sebagai Kepala Kanwil DJP Bali.