Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyatakan bahwa ada Menteri Koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Namun Anies tidak membeberkan nama Menko yang ia maksud.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan Anies itu perlu didukung. Sebab, kata Mardani, apabila benar ada menko yang ingin mengubah konstitusi dan menunda pemilu, maka hal itu harus dihentikan dan dibongkar siapa pelakunya.

“Ini perlu dibongkar. Pelaksanaan pemilu yg berkualitas memerlukan stabilitas politik,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Mardani menyebut peringatan Anies itu agar semua pihak waspada akan upaya oknum untuk mengubah konstitusi dan menggangu pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita perlu waspada pada gerakan-gerakan yang mengganggu pelaksanaan pemilu tepat waktu dan berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Mardani, pernyataan Anies tidak membuat gaduh namun wajib disampaikan agar semua waspada.

“Ada yg wajib disampaikan, yang disampaikan mas Anies justru wajib dibuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan ada Menteri Koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Dia menyebut, pernyataan itu disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Tujuannya, sebagai pembuktian koalisi yang dibangun bersama benar-benar serius.