RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dan berdoa dalam mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan.

Hal itu disampaikan Jokowi pada acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023). 

"Saya mengajak kita semua untuk berdoa, berikhtiar, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan pembangunan IKN, sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Kalimantan, dan memohon ridha Allah SWT untuk membimbing dan memudahkan langkah kita," kata Jokowi, disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menjelaskan, saat ini pembangunan IKN sudah dimulai. Baik pembangunan infrastrukturnya, istana, gedung-gedung kementerian/lembaga. Namun, tekan Jokowi, pemerintah tak hanya memindahkan fisik ibu kota dari Jakarta ke IKN, melainkan ingin membangun cara kerja dan pola pikir yang baru. 

"Bagaimana melayani masyarakat, cara-cara kerja baru, melayani dengan baik, dengan cepat, dan kedua, kita ingin mengubah pola pikir mindset agar kita bisa bersaing dengan negara lain," kata Jokowi. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan perubahan pola pikir sumber daya manusia supaya tidak seperti negara lain yang terjebak menjadi negara berkembang. 

"Kita bisa bersaing dengan negara lain tidak mudah sekarang ini antar negara saling bersaing, saling berebut, yang namanya baik investasi baik atau traffic, dan persaingan itu tidak mudah," katanya.

Selain itu, pembangunan IKN merupakan upaya pemerataan agar perekonomian tidak hanya bersifat Jawa sentris 

Saat ini, Indonesia memiliki 17 ribu pulau dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa. Namun, 56 persen dari total penduduk itu hidup di Pulau Jawa. Selain itu, 58 persen perputaran uang secara nasional juga berada di Pulau Jawa.

"Terus pulau yang lain dapat apa?" kata Jokowi.

Marena itu, pemerintah juga gencar membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal tersebut agar dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) di luar Pulau Jawa dan mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan.

"Agar PDB ekonomi itu bisa keluar dari Jawa. Ini untuk wujudkan namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia. (*)