Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mempertimbangkan partai-partai Islam dalam membentuk koalisi. Bukan tidak mungkin partai berlambang kepala banteng itu akan memilih kader partai Islam sebagai calon presiden (capres).

"Bisa saja PDIP merekrut pasangan calon presiden dari partai-partai Islam, dan itu terbuka bagi tokoh-tokoh yang ada dari partai-partai Islam yang sekarang," ujar Yusril di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3).

PDIP diyakininya akan melakukan kerja sama politik dengan partai lain, meskipun mereka sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Partai berlambang kepala banteng itu tetap akan mempertimbangkan partai-partai Islam.

Ia berkaca pada Pilpres 2004, saat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggandeng mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Hasyim Muzadi. Pola yang sama terjadi pada Pilpres 2019, ketika memasangkan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin.

Yusril sendiri mengamini bahwa peta koalisi jelang Pilpres 2024 masih sangat cair dan dinamis. Menurutnya, semua partai politik masih menunggu sikap dari PDIP, khususnya terkait capres yang akan diusung. "PDIP itu yang memegang suara terbanyak di DPR kita sekarang, kemudian juga PDIP juga sedang memerintah sekarang. Oleh karena itu keputusan dari PDIP itu akan mendorong terbentuknya koalisi yang lain," ujar Yusril.

Ia sendiri mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada sebulan lalu. Nantinya, akan ada lagi rencana Yusril untuk menemui Megawati untuk membicarakan isu-isu ketatanegaraan.

Baca Juga: Cerita Ngenes Yusril Ihza Gagal Jadi Cawapres SBY Gegara Kalah Tajir Sama JK: Saya Nggak Punya Duit, Gimana Mau Maju

"Sebulan yang lalu juga bertemu dengan Ibu Megawati, ngobrol-ngobrol walaupun sebentar dan memang sedang direncanakan ada pertemuan yang agak khusus dengan beliau, membahas masalah-masalah ketatanegaraan dan kebangsaan kita," ujar mantan Menteri Kehakiman, Hukum, dan HAM itu.

Adapun dalam kunjungannya ke Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia mengatakan bahwa perpaduan antara partai politik nasionalis dan Islam dapat menjadi kekuatan besar dalam Pemilu 2024. Termasuk jika terbentuknya koalisi antara PBB, PPP, dan PDIP.

"Di Indonesia ada dua kekuatan politik besar, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam, tidak bisa berkuasa sendiri. Musti ada gabungan antara keduanya itu dan kalau PDIP tetap menjadi inti dari kekuatan nasionalis," ujar Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta.

"Kalau PBB dan PPP sama-sama partai Islam menyatakan bergabung dengan satu koalisi dengan PDIP, sebenarnya lebih representatif mewakili kekuatan Islam," sambungnya.

Baca Juga: BTN Targetkan Laba Tahun 2023 Capai Rp 3,3 Triliun, Ini Strateginya

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.