MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti inflasi Indonesia yang melawati ambang batas yakni di atas 5 persen. Hal ini memicu kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok serta terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di sejumlah propinsi.

Demikian salah satu poin pidato dari AHY yang ditayangkan melalui tiga saluran TV Nasional, TV One, Metro TV, dan CNN Indonesia dari Lapangan Tenis Indor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Di kantor DPD Partai Demokrat Sumut, para pengurus dan kader menyaksikan, menyimak serta memberikan dukungan atas perjuangan perubahan dan perbaikan untuk rakyat. Tak jarang, setiap AHY menyampaikan informasi tentang arah pergerakan perubahan dan perbaikan, segenap kader yang menyaksikan sambil mengkonsumsi kacang rebus dan jagung rebus serta putu mayong itu, menyatakan S14P berjuang bersama Ketum AHY dan Partai Demokrat.

Dalam pidatonya, AHY menyampaikan, setelah berkeliling ke sejumlah provinsi di Indonesia, diketahui harga beras dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan. Hal ini dipicu karena angka inflasi melampaui 5 persen. Kendala lainnya, pupuk subsidi yang langka dan harga pupuk yang tinggi. Tak hanya itu, hasil pertanian dipermainkan oleh para tengkulak. Akibatnya pendapatan para petani semakin minim.

“Ini semua dampak dari kenaikan BBM pada tahun lalu, imbasnya ada kenaikan harga Sembako. Seperti yang saya temui Ibu Yanti di Sulawesi Tengah menyampaikan, harga beras 50 Kg saat ini mencapai Rp1 juta. Artinya harga beras per kg Rp20 ribu, ini adalah harga yang melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) di pasaran. Masyarakat saat ini menjerit dengan harga beras tersebut. Begitu juga saya mendengar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali dan Sulawesi para petani mengeluhkan harga pupuk yang mahal, sedangkan pupuk subsidi langka. Sementara itu, nelayan kesulitan berlayar karena langkanya solar, kesulitan ini dirasakan oleh para nelayan kita di Indonesia bagian Timur,” paparnya.

Dia menambahkan, para pelaku UMKM kesulitan bangkit dari keterpurukan akibat pandemic. Hal ini akibat sulitnya menjangkau bantuan permodalan. Selanjutnya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, para guru honorer menangis karena tak kunjung diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Belum lagi bantuan Pendidikan kepada orang yang kurang mampu.

Hal lainnya, Putra Sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyoroti para generasi Z yang saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, belum lagi saat ini gempuran digitalisasi dan otomasi. Kondisi ini diakibatkan akses digital antara masyarakat di kota dan di desa tidak sama atau ada perbedaan yang cukup besar.

AHY menyebutkan, saat ini masih ada juga yang berdalih, krisis yang kita alami masih lebih baik dari negara lainnya. Padahal, saat ini faktanya daya beli masyarakat menurun drastis, kemiskinan dan ketimpangan memburuk. Memang, krisis di Tanah Air tidak bisa dipisahkan dari krisis global. “Saya ikut bicara dalam forum Internasional, Berlin Policy Dialog, di Jerman awal November 2022 bersama 44 mantan pemimpin dunia, kami menyerukan untuk hentikan tragedy kemanusian di Ukraina yang mengakibatkan krisis energi, pangan dan krisis keuangan dunia,” ucapnya.

“Masalahnya bukan hanya krisis global, persoalan ekonomi kita semakin rumit karena anggaran negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak kepada kehidupan wong cilik, tidak berdampak kepada saudara-saudara kita yang masuk kategori miskin dan kurang mampu,” tambahnya.

Sementara itu, AHY juga menyoroti tentang utang negara. Dalam 8 tahun terakhir ini utang Pemerintah Indonesia mengalami kenaikan tiga kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 triliun, belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 tirliun. Faktanya pula rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin tinggi.

“Lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya, saat ini kita kesulitan membayar utang, karena kondisi keuangan kita tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat jugalah yang akan menanggung utang, lewat pajak yang rakyat bayar. Karena beban utang tersebut, ruang fiskal menjadi terbatas, tidak adil jika akibat utang yang terlalu tinggi tersebut akhirnya tidak adil jika pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, AHY juga mengatakan, pengelolan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan, padahal 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat, akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan semakin turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak, perbaiki system pengawasannya, rakyat harus diyakinkan uang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran. “Kita semua wajib pajak, punya hak untuk tahu kemana saja uang itu digunakan oleh pemerintah,” ucapnya.

AHY juga menyebutkan, mengapa kondisi ekonomi menjadi fokus utama kita, karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat sekaligus sebagai prasyarat terlaksananya pesta demokrasi. Tentunya, jika ekonomi Indonesia satu tahun ke depan baik, maka pemilu tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik pula. “Partai Demokrat berharap ekonomi di tahun politik ini bisa dikelola dengan baik. Utamanya, kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD, kalau fiskal baik, Insya Allah ekonomi bisa membaik. Misalnya, mengatasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 1 juta orang dan pengangguran yang mencapai 8,4 juta orang. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, alokasi APBN bisa dialirkan job security atau mencegah terjadinya PHK dan guna membuka lapangan pekerjaan yang baru,” paparnya.

Ketum Partai Demokrat juga memberikan rekomendasi untuk pemilu 2024 mendatang, Pemilu itu milik rakyat, yang berdaulat adalah rakyat, hak itu adalah memilih dan untuk dipilih. Jangan diganggu. Dengan demikian berikanlah hak itu kepada rakyat. Agar pemilu 2024 berjalan dengan damai, Partai Demokrat merekomendasikan agar fair play sesuai dengan aturan yang berlaku. Elemen fair play yakni aparatur negara harus benar-benar netral.

“Baik TNI, Polri, BIN, Kejaksaan dan Lembaga penegak hukum lainnya serta BUMN bersikap netral. Kami juga berharap, penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan Independen. Jika kondisi itu terjadi, maka pemilu kita fair play karena tidak ada kecurangan. Sehingga menang atau kalah bisa diterima,” katanya.

Lebih lanjut, AHY juga berpesan kepada para kader untuk bekerja sungguh-sungguh menghadirkan perubahan dan perbaikan. Guna mengubah Nasib dan masa depan kita, karena kita ingin kepada kepemimpinan pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. “Artinya kita ingin menang pada pemilu dan pemilihan presiden,” sebutnya.

Menjelang Bulan Suci Ramadan tahun 2023 ini, AHY menyampaikan, para kader Partai Demokrat harus menjadikan Bulan suci Ramadan ini menjadi ruang untuk membantu kesulitan banyak orang.
AHY juga mengingatkan, semakin dekat dengan Pemilu 2024, semakin banyak pula gangguan, tantangan dan ujiannya. Para kader Partai Demokrat harus berani dan Bersatu menghadapinya Bersama. “Dalam semangat ini, izinkan saya memberikan penghormatan secara khusus kepada patriot bangsa, beliau-beliau adalah senior saya, para jenderal, marsekal, laksamana, purnawirawan TNI dan Polri. Yang siap berjuang bersama kita, Bersama rakyat Indonesia, menghadirkan perubahan dan perbaikan. Thank You For Your Service,” ucapnya. (adz)