Demikian ditegaskan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Sitti Rakhman, dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan non-Peraturan Bawaslu di Jakarta, Selasa (14/3).

Sitti Rakhman mengakui, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan jika ada salah satu partai politik yang melanggar ketentuan. Seperti memasang atribut ketika bukan masa kampanye.

"Pemasangan baliho, spanduk besar-besaran dan lainnya, hanya dapat ditindak menggunakan peraturan soal ketertiban umum, karena itu menyangkut keindahan kota," jelas Sitti.

Sehingga, Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan tindakan ketika ada parpol yang melanggar ketentuan, dengan mengenakan sanksi sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Menurut dia, peran Bawaslu hanya sebatas imbauan dan pencegahan agar parpol sebagai peserta Pemilu dapat menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas kampanye di ruang publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), parpol sebenarnya diberi ruang untuk melakukan sosialisasi secara internal dan pendidikan politik kepada publik.

Namun Parpol diperbolehkan memasang bendera partai dalam pertemuan terbatas, misalnya mengumpulkan kader di sebuah hotel. Atribut partai seperti bendera, spanduk dapat dipasang di lokasi tempat acara digelar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Halman Muhdar mengatakan, aktivitas kampanye baru bisa dilaksanakan sejak 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Sementara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kampanye dilaksanakan 15 hari setelah pasangan calon ditetapkan.

"Realitanya, bendera (partai), spanduk sudah beredar, yang tidak lagi menuruti rambu-rambu tadi. Kami berpandangan bahwa sebaiknya peserta pemilu mengindahkan aturan yang sudah menjadi konsensus bersama," sebut Halman.