Yogyakarta, Gatra.com– Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah Indonesia menerapkan satu kebijakan terkait Israel. Baik dalam urusan diplomatik, sepakbola, maupun urusan-urusan lainnya, kebijakan itu harus berada di dalam satu kebijakan politik negara.

“Baik sepakbola maupun urusan-urusan lainnya, seharusnya dalam satu kesatuan sistem kebijakan politik negara,” kata Haedar, Selasa (14/3), mengenai rencana keikutsertaan tim sepak bola Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Haedar menegaskan, saat suatu negara menerapkan kebijakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, apalagi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan satu negara tertentu, maka berbagai urusan lain, seperti sepak bola, harus menyesuaikan.

“Akibat tidak menyesuaikan lalu terjadi masalah,” kata di di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Bukan hanya soal Israel, Haedar juga mengkritik sikap para pejabat yang terkesan memamerkan kekayaan dan isu korupsi serta praktik pencucian uang yang diduga terjadi di beberapa kementerian dan lembaga negara.

Menurutnya, pejabat negara seharusnya memberi teladan dan memastikan uang negara aman. Namun faktanya justru berbeda. Mereka malah memperkaya diri dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Ini menyangkut watak, budaya bagaimana kita hidup wajar dengan mengutamakan kejujuran serta kepercayaan. Yang kedua sistem, di mana negara dan perangkatnya memiliki mekanisme pengawasan agar pejabat tidak hidup di luar kewajaran,” tegasnya.

Menurut Haedar, maraknya pejabat memperkaya diri telah membuktikan sistem pengawasan negara amat longgar dan permisif. "Diperlukan perbaikan menyeluruh baik mentalitas pejabat maupun sistem kontrolnya,” ucapnya.

Masyarakat kata Haedar juga harus menjadi kekuatan yang mampu mendorong lahirnya para pemimpin dan pejabat negara yang betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Artinya masyarakat sendiri jangan permisif atau sengaja membiarkan pejabat dan elite negeri yang ingin terpilih, ingin punya posisi, lalu mereka juga terlibat dalam berbagai transaksi politik transaksional khususnya di Pemilu 2024,” jelasnya.

13