Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya menyoroti serapan dana kelurahan yang ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Bahkan, ada temuan yang menyatakan serapan dana kelurahan ternyata tidak sejalan dengan program Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengungkapkan banyak kelurahan maupun kecamatan yang belum menerapkan program Wali Kota. Akibatnya, manfaat dana kelurahan belum dapat dirasakan warga.

“Harapan kami, dana kelurahan bisa dirasakan seluruh warga di semua kelurahan di Surabaya,” ujar Arif, Senin (7/11/2022).

Belum lagi soal pertanggungjawaban. Arif menyatakan banyak yang belum tahu bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut di tingkat kelurahan.

“Soal pertanggungjawaban di tingkat kelurahan yang saat ini masih banyak yang belum tahu. Akhirnya, anggaran itu belum terserap untuk pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Arif pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyikapi masalah ini. Sehingga, warga Surabaya benar-benar bisa merasakan manfaatnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengungkapkan dana kelurahan belum sepenuhnya terserap untuk pemberdayaan masyarakat. Padahal, Eri rajin keliling untuk mendorong warga berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya dengan menjalankan program Kampung Kreatif, Tematik, dan Inovatif. Namun, dana kelurahan justru lebih banyak disalurkan untuk bantuan pangan terutama bagi lansia.

“Ini kan tidak sejalan dengan keinginan Wali Kota yaitu pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Habiba mengingatkan, dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, salah satu pemanfaatan dana kelurahan yaitu untuk percepatan pembangunan khususnya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, dia menekankan dana kelurahan harus dapat mewujudkan program tersebut.

“Kami berharap kelurahan mampu mengaplikasikan keinginan Wali Kota Eri yaitu dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat,” ucap Habiba. [asg/beq]