"Saya kira ini sikap yang luar biasa, mengutamakan etika dalam mengemban jabatan publik," katanya di Jakarta, Senin, menanggapi keputusan Zainudin Amali mundur dari jabatan Menpora.

Menurut dia, Zainudin Amali mundur dari jabatan Menpora karena alasannya ingin mengurus sepak bola. Mengingat dengan jabatan Menpora harus mengurus semua cabang olahraga sehingga tidak etis hanya fokus mengurusi satu cabang olahraga, selain juga untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik kepentingan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyatakan posisi sebagai Menpora dan Wakil Ketua Umum PSSI bisa berjalan bersamaan sepanjang bisa membagi waktu. Bahkan, hal ini sudah diizinkan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, Zainudin Amali tidak melakukan hal itu.

Ujang melihat Amali ingin menunjukkan bahwa etika politik harus dijunjung oleh pejabat publik. Selain itu, Amali juga ingin memperlihatkan bahwa mengabdi kepada bangsa dan negara tidak harus melihat tinggi rendahnya jabatan tersebut.

Selain itu, bagi kalangan umum akan melihat tidak masuk akal seorang mundur dari menteri untuk menjadi Waketum PSSI yang jabatannya lebih di bawah.

"Pak Amali ini menjadi contoh etika politik pejabat, yang memilih fokus di salah satu jabatan ketika diberikan dua jabatan sekaligus," katanya menegaskan.

Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia itu berharap semakin banyak politisi, pejabat, dan birokrat yang mengikuti jejak Amali, tidak rakus dengan merangkap jabatan.

"Itu yang diharapkan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini kepercayaan terhadap pejabat publik dan pemerintah menurun karena kehidupan supermewah pejabat. Ini patut dicontoh," harapnya.

Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023