KNews.id- Kementerian BUMN disarankan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menginvestigasi aliran dana atau transaksi yang mencurigakan dari pejabat hingga pegawai perusahaan pelat merah.

Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir perlu mengungkapkan aliran dana para pejabat dan pegawai BUMN.

Dia menjelaskan langkah tersebut bagian dari pengawasan keuangan masing-masing BUMN dengan tujuan menghindari adanya perilaku koruptif pejabat dan pegawai perseroan negara.

“Ini jadi pengawasan internal di tiap BUMN, pun bisa diperketat dengan tujuan menghindari perilaku koruptif pegawai BUMN,” ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal, Minggu (12/3/202).