Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyebut indikasi penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 itu ada dan nyata. Seragam indikasi itu dilakukan agar dapat melenggangkan kekuasaan saat ini, agar bisa berkuasa lebih dari 2024.

"Apakah ada itu? Ada. Saya bisa buktikan. Saya bisa tunjukkan indikasi-indikasinya," kata Benny saat acara diskusi BroNies salah satu ormas pendukung Anies, di kawasan Jakarta Timur, Minggu (12/3/2023).

Lantas, Benny menyebut indikasi yang dimaksud adalah adanya usulan dari berbagai tokoh yang mengamini adanya penundaan pemilu, termasuk para menteri. Tanpa menyebut nama, ia meyakini jika usulan penundaan pemilu pasti muncul dari niat penguasa.

"Apa indikasi yang paling nyata? Ketua umum-ketua umum partai politik udah ngomong, kan gitu, pembantu-pembantu menteri juga. Kalau pembantu presiden ngomong berarti niat itu datang dari presiden. Masa mau bohong-bohongan lagi," tuturnya.

Termasuk, Benny menanggapi isu terkini atas vonis majelis PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan dari Partai Prima melawan KPU. Dengan meminta tahapan Pemilu 2024 tidak dilanjutkan dan kembali melakukan tahap verifikasi ulang.

"Jadi kalau semua itu hakim PN pusat yang menunda pemilu emang dia datang begitu saja? Ini kerja sistematis dari kelompok tadi. Jadi menurut saya pada saat ini ada kelompok yang diorganisasikan secara rapi dengan dukungan moral yang sangat kuat untuk menunda pemilu untuk melanggengkan kekuasaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny juga kembali menyinggung sebuah cerita dikala Presiden Soekarno yang ternyata juga menginginkan menjadi presiden seumur hidup. Atas adanya usulan-usulan dari sejumlah tokoh kepada Presiden Pertama tersebut.

"Seperti tahun 60an Bapak Presiden Soekarno didatangi oleh tokoh tokoh politik. Bapak orang hebat. Itu kata mereka. lalu apa maksudnya? Kalau bisa, bapak bersedia menjadi pemimpin revolusi. Oke, kalau revolusi saya mau," kata Benny seraya tirukan percakapan.

"Lalu apalagi? Pemimpin seumur hidup. Lalu Bapak Soekarno mengatakan kalau kedua ini. Mungkin aku mau tetapi jangan aku yang ngomong. Karena ini sejarah, bukan omongan saya. Baca buku, baca buku," tambahnya.

Polemik Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berlanjut. Perseteruan ini bersumbu pada gugatan Partai Prima ke PN Jakarta yang memutuskan Pemilu 2024 ditunda.