PIKIRAN RAKYAT - Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Beliting, Ridwan Djamaluddin mengatakan kenaikan royalti timah telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, kata Ridwan, sangat merespon positif mengenai kenaikan royalti timah sebesar 10 persen itu demi mendorong ekonomi rakyat. "Kami telah menyampaikan kenaikan royalti timah ini kepada Presiden Jokowi dan mendapatkan respon positif dari beliau," kata Ridwan di Pangkalpinang, Minggu 12 Maret 2023.

Ia menambahkan, selama ini royalti penjualan timah di Provinsi Babel masih kecil. Hal ini berdampak pada minimnya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia mengatakan Babel sebagai penghasil bijih timah bergumul dengan permasalahan baik bencana alam dan konflik sosial. Sementara Pemerintah Pusat selain menerima deviden atas saham 65 persen juga menerima 20 persen dari royalti sebesar 3 persen hasil penjualan logam timah.

Baca Juga: BMKG: Waspada Peningkatan Intensitas Hujan hingga 16 Maret 2023

"Mudah-mudahan dengan dukungan Presiden Jokowi ini, royalti timah yang diterima daerah bisa dinaikkan dalam tahun ini," katanya.

Pemerintah Babel bersama Polda Babel menggencarkan pemberantasan pratik mafia timah. Hal ini guna mewujudkan tata kelola pertimahan yang baik sesuai regulasi.

Baca Juga: Jokowi dan Iriana Hadir Melayat ke Rumah Duka Istri Moeldoko Koesni Harningsih

"Negara tidak boleh kalah dari mafia timah," kata Ridwan Djamaluddin menambahkan.

Ia mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukannya bersama Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung belum lama ini semata-mata, agar tata kelola timah di Bangka Belitung berjalan sesuai aturan. "Saya disumpah dan digaji untuk mengutamakan kepentingan negara di atas segala-galanya. Jadi bukan soal saya sebagai penjabat gubernur atau Dirjen Minerba yang melakukan sidak itu," ujarnya.

Ia berharap pengawasan tata kelola pertimahan ini harus dilakukan secara 'semesta' dengan melibatkan seluruh unsur, baik di jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

"Solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan, dari sisi pemerintah sudah menyiapkan regulasi, mulai dari masyarakat melakukan pola kemitraan dengan PT Timah untuk menambang di wilayah konsesi perusahaan," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini sedang mempercepat regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat, agar masyarakat dapat menambang secara legal, tentunya dengan melakukan kaidah-kaidah penambangan yang baik. "Di sektor hilirisasi pertimahan juga sudah banyak perusahaan yang berminat dan itu akan tentunya akan menambah lapangan pekerjaan," kata Ridwan Djamaluddin.***