Sidoarjo (beritajatim.com) – Lokakarya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di gelar FKDM Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo di Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (8/11/2022).

Kegiatan FKDM dihadiri Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), para camat, akademisi, pemuka agama, komponen TNI juga Polri.

Kegiatan tersebut bertajuk Fasilitasi Deteksi Dini Kerawanan Konflik Sosial dan Gangguan Kamtibmas Kabupaten Sidoarjo. Lokakarya FKDM sendiri dilaksanakan untuk mengkaji potensi gangguan yang berpeluang muncul di Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menyampaikan pentingnya kondusivitas dalam laju pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Kondusivitas penting bagi daerah untuk dapat survive membangun wilayahnya.

“Tidak ada kabupaten yang dapat survive, atau melaju kencang tanpa kekondusifan yang tinggi, kekondusifan inilah yang nantinya akan menentukan arah pembangunan, investasi, perekonomian, dan sehingga semua bisa berlangsung dengan baik,” ucapnya.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu berharap kedepannya forum seperti ini lebih sering diadakan, mengingat tingginya tingkat heterogen yang berpengaruh terhadap potensi munculnya gangguan.

“Sidoarjo ini kabupaten yang unik, dengan UMR-UMK yang hanya selisih sedikit dengan Jakarta, namun dengan biaya hidup yang jauh lebih rendah dari Jakarta. Oleh karena itu Sidoarjo jadi jujukan arus urbanisasi dari daerah atau kabupaten lain, maka dari itu Sidoarjo saat ini menjadi kabupaten dengan ragam masyarakat yang tinggi,” tutur putra KH Agoes Ali Masyhuri itu.

Sementara itu Ketua FKDM Syihabuddin S.H menjelaskan maksud digagasnya acara ini untuk memetakan serta menyikapi isu yang perlu kita deteksi dini terkait dengan gangguan atau konflik sosial, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam forum ini kita coba untuk berpikir bersama,  memetakan serta menyikapi isu yang perlu kita deteksi dini terkait dengan gangguan atau konflik sosial, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” terangnya.

Syihabuddin berharap dari diskusi forum ini akan menghasilkan langkah, baik berupa intervensi lapangan atau kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada Pemkab Sidoarjo sebagai bentuk policy brief agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. [isa/but]