FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jum'at (10/3/2023).

Aksi yang dipimpin oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bertujuan untuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh atas persoalan perpajakan.

"Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya," kata Said Iqbal kepada wartawan, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, perilaku pejabat di lingkungan Kemenkeu sudah menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh menyatakan empat tuntutan yaitu mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia, copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan terakhir mendorong segera dibentuk Undang-undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. 

"Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara," kata Said Iqbal. 

Untuk pemecatan Dirjen Pajak, kata Said Iqbal, harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya yakni Rafael Alun Trisambodo alias RAT. 

"Kalau di Jepang, di Amerika, menterinya yang langsung mundur, tapi kami hanya minta copot Dirjen Pajak," kata Iqbal. 

Terakhir, tuntutan segera disahkannya Undang-undang pembuktian harta terbalik, kata Iqbal diharapkan akan meminimalkan korupsi. 

"Kami tunggu 7x24 jam untuk pemerintah mengabulkan tuntutan kami, kalau tidak kami akan terus melakukan aksi bahkan dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Iqbal. (Pram/Fajar)