Insiden kebakaran yang melanda Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara membuat riak-riak sebagian pihak mendesak agar mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dialah Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto yang awalnya mempertanyakan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dedi Sunardi dari posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.

“Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh. Ketua dewan pengawas yang juga komite risiko, Pak Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik. Jangan hanya tebar pesona,” kata Mulyanto dikutip Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: Warga Plumpang Menolak Pindah, Jhon Sitorus: Relokasi Warga adalah Solusi Terbaik, seperti Rencana Ahok Dulu

Menurut politkus PKS ini, jangan ada tebang pilih dalam menindaklanjuti tragedi Depo Plumpang. “Jadi yang dicopot jangan hanya direksi, tetapi juga Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan atau komite risiko,” lanjutnya.

Ia menilai, kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina, belum ada yang mengesankan. Justru tebar pesona menjadi jurus yang menonjol dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Kita tidak melihat ada kinerja yang mengesankan, yang menonjol sekadar tebar pesona dan kontra produktif,” ujarnya.

“Komut lebih terkesan banyak bicara, ketimbang banyak kerja. Terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan secara umum, juga melalui Komite Risiko,” lanjut Mulyanto.

Menurut catatannya, pada 2021, Depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran hingga enam kali. Bahkan hampir tiga bulan sekali juga terjadi musibah terhadap depo terbesar di dunia ini.

“Ini kan luar biasa. Pemerintah kurang perhatian pada Pertamina. Kementerian BUMN ini mendesak profit dan juga deviden. Sementara soal maintenance kurang perhatian. Ini kan kurang fair. Layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekedar untung,” tutup Mulyanto.

Baca Juga: Hingga Februari 2023, Pembiayaa Otomotif BSI Tembus Rp 2,97 Triliun

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Suara.com.