Jakarta (beritajatim.com) – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan partai politik untuk tidak elitis dan pragmatis dalam proses pencalonan menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Parpol diminta mengusung sosok yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.

“Parpol diharap tidak elitis atau pragmatis dalam proses pencalonan. Kembali dengan mekanisme yang tidak meninggalkan anggota partai dan suara publik dan konstituen mereka,” kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Rabu (9/11/2022).

Jelang tahun politik, parpol tengah gencar menjaring calon untuk diusung dalam Pilpres 2024 nanti. Bahkan, sudah ada parpol yang mendeklarasikan sosok yang diusung sebagai Calon Presiden.

Tetapi jika merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol maupun gabungan parpol bisa mendaftarkan capres-cawapres dengan syarat memiliki ambang batas kursi parlemen (parliamentary threshold) 20 persen atau mendapat 25 persen perolehan suara nasional pada pemilu sebelumnya.

Menurut Titi, salah satu koalisi yang telah memenuhi syarat tersebut adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Gabungan suara ketiga parpol tersebut sudah cukup, sehingga dia mendorong untuk segera mendeklarasikan calon mereka lebih cepat.

“Sehingga kita bisa terus mendorong diskursus politik yang berbasis gagasan dan tidak tergesa, sehingga bisa diuji tawaran gagasan mereka oleh publik,” ujar Titi.

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing menilai, Pilpres 2024 akan lebih nyaman ketika PDIP dan PKS berada dalam satu barisan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurutnya, politik Indonesia sangat cair, termasuk dalam berkoalisi dan tidak bisa dikatakan hitam putih.

“Konteksnya bukan PDIP bergabung dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan bersama kalau mereka berkoalisi. Kan, kalau PDIP bergabung, seolah-olah PDIP yang subordinat,” kata Emrus.

Setiap partai, kata dia, memiliki posisi yang sama. Peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka.

Emrus memprediksi PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024. Sebab kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri meskipun partai berlambang banteng ini memenuhi syarat.

“Pasti mereka ingin mewujudkan politik gotong royong dengan berkoalisi,” tegasnya.

Emrus mengusulkan pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS. Hal itu juga akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama.

Selain itu, komposisi itu juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan.

“Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada politik berbasis program pembangunan ekonomi, sejatinya koalisi PDIP, Golkar, PPP, dan PKS berada di satu kesatuan,” tandasnya.

Emrus juga menolak wacana ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi. Menurutny, ada tiga alasan PDIP bisa bersama PKS.

Alasan pertama, kedua partai berkoalisi di pilkada dan terbukti calon yang diusung menang. Kedua, perpolitikan Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih dan ketiga, PKS juga partai yang Bhinneka Tunggal Ika.

“Oleh karena itu, tidak ada salahnya dicoba dulu. Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan lagi,” ungkapnya..

Di sisi lain, Emrus menyarankan agar Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi.

“Kalau ada dua koalisi ini, saya kira akan bagus sekali. Menurut hipotesis saya tidak muncul lagi politik identitas sempit,” pungkasnya. [hen/beq]