PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo supaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Jokowi singgung soal pelayanan.

"Presiden mengingatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada WP (wajib pajak)," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kepada wartawan, Kamis, 9 Maret 2023.

Bey melanjutkan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan setiap tahunnya rutin meminta kepada Jokowi untuk menyosialisasikan penyerahan SPT. Presiden, kata Bey, lantas berkunjung langsung ke kantor Pajak untuk memeriksa situasi pelayanan publik di sana.

"Kalau biasanya Presiden mengisi SPT secara elektronik di Istana Merdeka Jakarta, tahun ini mengunjungi KPP Pratama Surakarta untuk melihat langsung aktivitas di kantor Pajak jelang 31 Maret 2023. Presiden ingin tahu juga kenapa masih ada masyarakat yang mengurus SPT ke kantor pajak, bukan secara elektronik," ujar Bey.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Berpeluang Diduetkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Dinilai Dapat Dukungan Publik

"Ternyata ada yang lupa password, atau ada yang tidak yakin dengan perhitungannya sehingga merasa perlu menanyakan perhitungan pajak, dan sebagainya," katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi datang meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo. Jokowi tampak kaget menyaksikan sendiri antrean panjang di kantor pajak.

"Sore hari ini saya datang ke KPP Surakarta untuk mengecek secara langsung penyampaian SPT tahun 2023 ini. Saya kaget antrean masih banyak, padahal kita kan bisa online dari rumah," kata Jokowi kepada wartawan di KPP Pratama Solo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 10 Maret 2023.

Baca Juga: Ancam Keselamatan, Pertamina Balongan Larang Masyarakat Nyalakan Kembang Api

Jokowi membaca fenomena ini sebagai bentuk komitmen wajib pajak dalam memastikan bahwa data yang diisi sudah betul.

Adapun Jokowi didampingi Men Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

"Ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi betul, karena kurang yakin dibawa ke sini, ditanyakan, baru dibayar," ucap Jokowi.

Baca Juga: Polisi Soal Calo Penerimaan Bintara Polri: Uang yang Diberikan Ada Rp350 Juta hingga Rp750 Juta

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sentil masyarakat yang tak mau membayar pajak, imbas kasus Mario Dandy Satrio (20). Pasalnya, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang ikut terseret di dalam kasus memicu anjloknya kepercayaan publik.

Selain itu tidak patuh laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) memperparah kekecewaan rakyat. Menanggapi efek domino yang ditimbulkan, Wapres Ma’ruf Amin menilai, sikap rakyat yang demikian tidak tepat.

"Saya kira tidak tepatlah kalau kemudian hal yang seperti itu kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat," kata Ma'ruf Amin di sela-sela kegiatannya di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 1 Maret 2023. ***