AKURAT.CO, Jagat media sosial diramaikan dengan kabar Hary Tanoesoedibjo dimiskinkan dan beberapa aset miliknya disita Kejaksaan Agung. Namun, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu cuma jadi korban dari kabar hoaks yang dibuat oknum tidak bertanggung jawab.

"Narasi ngawur dan video editan di akun TikTok @SudjiOke sama dengan akun YouTube Agenda Politik: hoaks, kabar bohong. Saya tegaskan, tidak ada penggeledahan dan proses hukum apapun terhadap Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo," kata Ketua Bidang Hukum Internal Organisasi DPP Partai Perindo, Christophorus Taufik, kepada wartawan, Jumat (10/3/2023).

Akun @SudjiOke mengangkat narasi bohong bahwa Hary Tanoesoedibjo dimiskinkan dan beberapa asetnya disita. Video editan @SudjiOke dibumbui dengan narasi palsu lainnya bahwa Kejagung melakukan penggeledahan.

Adapun Channel YouTube Agenda Politik membuat dan menayangkan video dengan judul "Hary Tanoe Dimiskinkan, Kejagung Sita Seluruh Aset", "Kejagung Geledah Rumah Hary Tanoe, Penyidik Kaget Temukan Barang Ini" dan "Hary Tanoe Stres, Nasib Para Koruptor di Ujung Tanduk."

Dicermati dari visualisasi videonya, Channel YouTube Agenda Politik melakukan penggabungan potongan-potongan video yang tidak saling berhubungan, tidak relevan, dan memadukannya serta diolah dengan narasi menyesatkan.

Christophorus memastikan DPP Perindo tidak tinggal diam. Bahkan, akun YouTube Agenda Politik sudah dilaporkan ke polisi.

Jajaran DPP Partai Perindo sudah melaporkan channel YouTube Agenda Politik ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penyebaran informasi bohong atau hoaks. 

"Partai Perindo mengajukan laporan ke Bareskrim Polri terkait unggahan di kanal YouTube Agenda Politik yang mendiskreditkan Pak Ketum," kata Christophorus di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa kemarin. 

Chris, begitu Christophorus disapa,  menegaskan channel YouTube tersebut telah mengunggah video yang tidak benar. Apalagi, akun tersebut hanya mencatut video-video dengan narasi hoaks.

Menurut Chris, channel YouTube Agenda Politik seolah-olah menggambarkan adanya suatu perkara yang berkaitan dengan Hary Tanoesoedibjo. Padahal, hal itu tidak ada dan mengada-ada. 

"Saya tegaskan tidak ada penggeledahan dan proses hukum apapun dan yang ikut-ikutan ngawur menyebarkan siap-siap saja menghadapi proses hukum," paparnya. 

Cris mengungkap pihaknya menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik Bareskrim Polri untuk memperkuat laporan. 

"Kita ada screenshoot yang kita sampaikan, juga download dari kanal dan pembanding video dari cuplikan apa yang ada di kanal itu," tuturnya.

Senada, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Perindo, Tama Langkun mengungkapkan kabar bohong disebarkan channel YouTube Agenda Politik sangat merugikan nama baik Partai Perindo dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Sebagian besar hoaks merugikan partai kami, secara khusus merugikan nama baik Pak Ketum. Jadi, kami datang ke sini dalam melaksanakan dan menggunakan hak sebagai warga negara," kata Tama di Gedung Bareskrim Polri.

Tama meminta Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Selain karena mencemarkan nama baik, hoaks yang disebarkan akun YouTube tersebut merugikan masyarakat.

"Kita berharap Bareskrim menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Karena ini bukan hanya soal nama baik Perindo dan Ketum Pak HT, tapi amankan masyarakat dari informasi yang tidak benar," ujar Tama.

Ia menekankan Partai Perindo siap berada di garis terdepan bersinergi dengan kepolisian untuk memberantas penyebaran hoaks.

"Kami sampaikan dan dilandasi dengan bukti yang kami anggap cukup. Kemudian diterima pihak penyidik. Jadi kami yakin informasi yang kami sampaikan tidak main-main," ucap Tama.

Mantan aktivis ICW itu kembali meminta perkara ini segera ditangani agar nama baik Partai Perindo segera pulih kembali. Terlebih, Partai Perindo saat ini sedang giat-giatnya mengusung agenda pemberantasan korupsi sebagai partai yang bersih dan tidak memiliki sejarah buruk.

"Kita partai bersih yang tidak ada bawaan masa lalu. Hoaks ini merugikan partai kami. Kami minta segera ditindaklanjuti," tutur Tama.[]