KORPS Brimob Polri meresmikan struktur organisasi baru sekaligus melakukan pelantikan jabatan Komandan Pasukan Brimob I, II dan III. Peresmian dan pelantikan ini dilakukan di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (10/3).

Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ditujukan untuk mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Dalam struktur organisasi yang baru, Komandan Korps (Dankor) Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wakil Komandan Korps (Wadankor) Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.

Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah. Pasukan Brimob I ditempatkan di wilayah Indonesia Barat dan berpusat di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah yang berada di Kalimantan Timur.

"Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN, dimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," ujar Komjen Anang Revandoko, Jumat (10/3).

Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan ditempatkan di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.

Anang menambahkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

"Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," katanya.

Ia juga menegaskan, dengan kemampuan yang profesional dan peralatan yang modern, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia. Terlebih Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan beberapa Pemilu sebelumnya.

"Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," pungkasnya. (S-4)