Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Hal ini dikemukakan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigadir Jenderal Polisi Bahtiar Ujang Purnama, usai acara monitoring dan evaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (9/11/2022).

“Karena kami berharap, seorang bupati, seorang kepala daerah di mana pun kelak harus berkompetisi dengan eksepektasi masyarakat, keinginan masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan. Ini akan terus kita kawal,” kata Ujang.

“Memang saat ini temuan di Jember harus kita perbaiki, terkait salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI) lembaga, organisasi, leadership, maupun individualnya. Nilainya juga masih perlu diperbaiki di kemudian hari, sehingga masyarakat akan lebih percaya,” kata Ujang.

Merespons itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi akan mengumpulkan semua ketua komisi. “Nanti ketika ada hearing dengan mitra-mitra, kami minta agar ini disampaikan secara berkelanjutan. Kalau perlu tanyakan ke organisasi-organisasi perangkat daerah itu: bulan ini masukan Anda ke bupati apa? Anda menyarankan apa saja kepada bupati. Harus itu,” katanya.

Itqon ingin empat komisi di DPRD Jember menginventarisasi evaluasi dan masukan dari semua organisasi perangkat daerah yang jadi mitra masing-masing. “Kami akan menunggu hasil siang ini. Apa saja titik lemahnya, pasti akan kami sorot itu,” katanya. Menurut Itqon, KPK juga memberikan paparan kepada seluruh camat dan badan usaha milik daerah hari ini.

Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan menambahkan, segala sesuatu yang dikerjakan OPD harus sesuai dengan visi dan misi bupati. “Prinsipnya, perencanaan itu harus jelas, pelaksanaannya juga harus jelas. Setiap OPD harus punya perencanaan yang jelas. Jangan pernah main-main. Itu berkali-kali disampaikan KPK. Ini negara, harus dikerjakan dengan serius dalam mengelola anggaran. Anggaran itu harus dikerjakan maksimal,” katanya.

“Fungsi budgeting DPRD Jember monggo disinergikan dengan kepentingan masyarakat, yang itu bisa amanah. Artinya masyarakat tidak salah memilih DPRD Jember. Anggaran harus dimaksimalkan pengelolaannya. Jangan sampai tidak bisa maksimal karena harga satuan dimanipulasi sedemikian rupa. Jangan sekali-kali ada manipulasi anggaran,” kata Agus.

Agus berharap KPK tidak datang ke Jember untuk urusan penyidikan. “Jangan sampai, itu fatal. Kalau pun datang ke Jember, itu dalam rangka mendampingi, untuk membina. Jangan sampai hal yang tidak kita inginkan menimpa Jember,” katanya. [wir/but]