Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) meminta agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan dan petani bisa terpenuhi dengan aman, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhannya untuk mengoperasionalkan alat.

Kata Khofifah, saat ini harga salah satu kebutuhan subsidi yang tidak naik adalah LPG tiga kg. Sedangkan, harga BBM untuk kendaraan sudah ada pengumuman kenaikan, seperti Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“LPG tiga kilogram kan tidak naik. Berdasarkan koordinasi saya dengan tim Pertamina, Kapolda, Pangdam bahwa stok (LPG tiga kg) aman,” katanya di Kediri, Sabtu (3/9/2022) dilansir Antara.

Gubernur juga mengatakan, distribusi BBM juga akan dikawal oleh jajaran Polri di enam suplai poin di Jatim. Pihaknya ingin memastikan titik-titik itu terkawal dengan baik, sehingga distribusi juga terkawal baik.

Lebih lanjut, Gubernur juga meminta agar BBM terutama jenis solar untuk nelayan dan petani distribusinya bisa lancar. Kebutuhan mereka bisa terpenuhi, sebab BBM itu dimanfaatkan untuk mengoperasionalkan alat.

“Jangan sampai kekurangan BBM untuk mengoperasionalkan alsintan (alat mesin pertanian). Solar untuk nelayan terpenuhi. Nilai tukar nelayan dan petani usahakan jangan ada penurunan, karena berdampak pada kemiskinan ekstrem,” kata dia.

Pemerintah saat ini memang sudah resmi menaikkan harga BBM untuk kendaraan. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mencuat dalam beberapa waktu terakhir menyusul membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun.

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.

Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka tersebut sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula yang sebesar Rp152,1 triliun, sebagai upaya menahan kenaikan harga energi di masyarakat. (ant/bil/iss)