RILISID, Jakarta — Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) merespons Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tidak tahu-menahu adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Padahal, menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi janggal yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut.

"Itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023," kata Ivan, Kamis (9/3/2023).

Meski demikian, Ivan tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenkeu. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai Rp300 triliun di kementerian yang dipimpinnya.

Ia menyatakan, kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut kemarin pagi. Namun, dirinya tidak menemukan angka Rp300 triliun.

"Mengenai Rp300 triliun terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu enggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana. Jadi aku nggak bisa komentar mengenai itu dulu," kata Ani kala meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Kamis (9/3/2023).

Sri Mulyani memastikan, pihaknya bakal segera berkomunikasi dengan Mahfud dan Ivan terkait temuan tersebut. Ia ingin mengetahui lebih lengkap mengenai laporan tersebut.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak mengetahui aliran dana Rp300 triliun yang diungkap Mahfud MD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum pihaknya peroleh.

"300 T? Belum tahu. Data belum ada di KPK," ujar Pahala dikutip dari cnn, Kamis (9/3/2023).

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temua transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan 460 pegawai Kemenkeu. Ia menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3/2023). (*)