tirto.id - Pemerintah Kabupaten Natuna berencana merelokasi kurang lebih 100 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kawasan terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Rencana ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Bupati Natuna, Wan Siswandi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, yang sekaligus Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor Natuna.

“Tanahnya sudah ada. Kami sedang proses koordinasi nanti dengan Kementerian PUPR,” kata Suharyanto dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/3/2023).

Lahan untuk relokasi ini disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Nantinya, rencana ini akan direalisasikan dengan kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Suharyanto memastikan, proses pembangunan rumah relokasi warga terdampak tanah longsor Natuna akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dengan pembiayaan dari BNPB. Program relokasi ini akan dilakukan setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Biasanya kalau terjadi bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah ini dilakukan PUPR tentu saja bekerja sama dengan BNPB terkait penganggaran,” kata Suharyanto.

Pemerintah Kabupaten Natuna diminta mendata kepala keluarga yang akan mendapatkan relokasi. Diharapkan oleh Suharyanto, proses pembangunan dapat segera dimulai apabila telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Relokasi dilakukan setelah lebih dari 27 rumah tertimbun tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada hari Senin (6/3). Tingginya curah hujan, kondisi tanah yang labil dan area perbukitan dengan kemiringan yang curam menjadi beberapa faktor pemicu terjadinya bencana tanah longsor tersebut.

Adapun korban tewas akibat longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), bertambah menjadi 21 orang per Rabu (8/3/2023) pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, Tim gabungan yang terdiri dari BASARNAS, BPBD, TNI, Polri dan relawan diminta memprioritaskan pencarian korban yang dinyatakan hilang hingga batas yang ditentukan pada masa tanggap darurat.

Namun, kendala di lapangan berupa cuaca yang tak bersahabat kerap menyulitkan tim gabungan melakukan pencarian dan evakuasi. BNPB akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menggandeng BRIN, BMKG dan TNI untuk mengatasi kendala ini.

“BNPB bekerja sama dengan BMKG, BRIN dan TNI AU akan menggelar teknologi modifikasi cuaca di Pulau Serasan. Sehingga cuaca bisa terang dan pencarian bisa dilakukan,” ujar Suharyanto.