AKURAT.CO Kebijakan Ketum PSSI Erick Thohir bisa memengaruhi elektabilitasnya selaku bakal cawapres. Erick yang juga menjabat Menteri BUMN diingatkan untuk cermat menerapkan kebijakannya dalam membenahi sepak bola nasional.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebutkan, kebijakan Erick sebagai Ketum PSSI, yang membatasi pemain naturalisasi dalam satu bisa memengaruhi elektabilitasnya sebagai bakal cawapres. Apalagi kebijakan tersebut membawa dampak pada stratifikasi sosial warga negara.

“Pengotakan warga negara dalam pekerjaan, selain berpotensi melanggar konstitusi, pun dapat mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial warga negara. Dan jelas, hal ini tidak sesuai dengan semangat dan panji olah raga kita yakni alat pemersatu bangsa,” kata Ray, di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

baca juga:

Ray menilai wacana PSSI membatasi pemain naturalisasi potensi menggerus semangat persatuan. Bahkan bertentangan dengan konstitusi yang tidak mengenal pengelompokan warga negara.

Dia mengingatkan Pasal 26 ayat (1) UUD 45 menyatakan warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU. Artinya seseorang yang telah dinyatakan sebagai warga negara kendati melalui proses naturalisasi harus diakui sebagai warga negara yang sah.

Pasal 27 ayat (1) UUD 45 juga menyatakan seluruh warga negara sama di dalam hujum dan pemerintahan. Bahkan pada ayat (2) ditegaskan berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Maka berdasarkan tiga pasal kontitusi tadi, maka mengotak-ngotakan warga negara Indonesia dalam hal jenis dan di dalam pekerjaan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Selain bertentangan dengan konstitusi, hal itu juga berpotensi menjadi pelecehan terhadap hak asasi manusia sesama warga negara,” tuturnya.

Dia berharap publik tidak melihat ada dua jenis kewarganegaraan dalam sepak bola  kita. Erick diharapkan memahami hal ini dan membatalkan wacana membatasi pemain naturalisasi dalam satu klub.

“Sikap atau pandangan seperti ini, bahkan berpotensi menggerus elektabilitasnya. Bagaimana masyarakat memilih wakil presiden yang memandang warga negaranya dengan dua klasifikasi. Warga turun temurun, atau warga naturalisasi,” katanya. []