AKURAT.CO Internal Komisi X DPR RI tak satu suara menyikapi kebijakan masuk sekolah mulai pukul 05.30 WITA bagi siswa SMA/SMK di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda bersikukuh tak setuju dengan kebijakan yang dibuat Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tersebut.

“Saya pada posisi tidak setuju. Saya merasa masih butuh kajian yang matang menyangkut soal kebijakan ini," kata Saiful kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/3/2023).

Poltisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta kebijakan itu dikaji secara komprehensif. 

Gubernur NTT berdalil demi mendisiplinkan siswa terkait waktu. Menurut Siaful, masih banyak solusi untuk diterapkan tanpa harus memajukan jam masuk sekolah jadi pukul 05.30 WITA.

"Isunya kan soal ingin pendisiplinan, kan masih banyak hal selain harus mengubah jam masuk sekolah kan. Pendisiplinannya masih banyak yang lain, saya kira bisa tanpa harus memajukan jam sekolah," tandasnya.

Sebaliknya dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri. Ia justru menilai kebijakan masuk sekolah lebih awal itu sebagai terobosan yang tepat.

"Sebuah terobosan tepat. Karena, tata kelola pendidikan telah disentralisakan dan perlu didukung semua pihak," tulis Fikri dikutip dari akun instagram pribadinya @afikrifaqih, Selasa (7/3//2023).

Kendati demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta gubernur NTT untuk melibatkan semua pihak terkait dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Terobosan ini harus sudah melibatkan semua pihak dan (perlu) menyiapkan kebutuhan. Sehingga, tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya. Agar kebijakan tersebut berjalan efektif, Fikri menekankan perlunya ditingkatkan pelayanan transportasi umum termasuk keselamatan siswa saat berangkat ke sekolah.

"Yang penting, semua sektor sudah diajak dialog, dan meningkatkan keamanan transportasi dan ini menjadi kebijakan bersama. Kalau masih ada kendala harus diselesaikan," pungkasnya. []