AYOBOGOR.COM -- Presiden Joko Widodo mengungkit, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar 1,2 Triliun untuk membangun insfrastruktur strategis di Jawa Barat (Jabar). Semua pembangunan tersebut hanya terpusat di Bandung.

Adapun anggaran yang digelontorkan meliputi penbangunan Flyover Kopo menggunakan anggaran Rp288 Milliar, Kolam Retensi Cieunteung sebesar Rp204 Milliar, Kolam Retensi Andir Rp142 Milliar, dan Floodway (Sodetan) Cisangkuy sebesar Rp632 Milliar. Insfrastruktur tersebut dibangun sebagai upaya menangani banjir dan kemacetan.

“Jadi ada tiga yang kita resmikan Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Cieunteung, dan Kolam Retensi Andir, duitnya gede banget, dan untuk mengurai kemacetan dan memperlancar lalu lintas diKota Bandung juga telah dibangun Flyover Kopo. Totalnya yang telah dibangun pemerintah pusan di kota dan kabupaten Bandung sebesar 1,26 Triliun rupiah,” kata Jokowi di pembukaan kolam Retensi Andir, Kabupaten Bandung, akhir pekan lalu, Minggu, 5 Maret 2023.

Baca Juga: Ada 2 Desa Full Development Digital di Jabar,

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, suksesnya pemerintah dalam membangun infrastruktur strategis harus dijadikan contoh oleh pemerintah provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Ridwan Kamil.

Menurutnya, Ridwan Kamil harus mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan lebih efektif.

“Jika dibandingkan dengan anggaran yang dikelola Presiden, tentu sangat jauh,” kata Dedi dilansir dari Ayobandung.com, Rabu, 8 Maret 2023.

Adapun dengan anggaran Rp1,2 Triliun, Ridwan Kamil hanya mampu membangun Masjid Al-Jabbar. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu indikator visi pembangunan yang dilakukan Ridwan Kamil tidak mengarah kepada kepentingan warga Jabar.

“RK pada dasarnya tidak bekrja secara substansial, ia lebih terlihat membangun yang dia rasa penting untuk reputasi politiknya semata. Artinya RK gagal membangun Jabar dari sisi kepentingan publik, dan itu tentu merugikan anggaran daerah  karena lebih banyak dampakanya untuk kepentingan politik personal,” katanya.

Baca Juga: Catat! Ini 8 Syarat Umum yang Harus Dipenuhi Saat Daftar CPNS 2023

Dedi menambahkan, pembangunan era Ridwan Kamil dinilai sangat riskan karena berpotensi menimbulkan celah korupsi.

“Pengelolaan anggaran yang dilakukan RK bisa membawanya ke ruang audit dan potensial korup. Melihat geliat politik anggaran RK, termasuk yang ia keluarkan untuk masjid al jabbar, potensial korup,” ujar Dedi.