RILISID, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai, koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan. 

Hal tersebut dikatakan Mulyanto untuk menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo. 

Beberapa waktu sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, malah mengatakan akan memindahkan Depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo. Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban. 

"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Politikus PKS ini mendesak Menko Marves untuk berhenti bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Ma'ruf Amin.

"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk 'kurang ajar'," kata Mulyanto.  

Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Sebab, arogansinya sudah melewati batas.

"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto. 

Untuk diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada Pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yg relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.

Sementara itu, Luhut, setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin(6/3/2023), dalam statemennya malah menyatakan sebaliknya.

Luhut meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab. (*)