Abadikini.com, JAKARTA – Sidang pengujian materi undang-undang proporsional Pemilu di MK kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemohon yakni Partai Bulan Bintang, Rabu (8/3/2023).

Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansya Ferry Noor mengatakan pihaknya akan menjelaskan pada sidang lanjutan pengujian materi undang-undang proporsional Pemilu, bahwa sistem tersebut tidak menguntungkan bagi Partai Bulan Bintang.

“Artinya, dengan sistem terbuka ini banyak transaksi politik yang mana kekuatan modal sangat dibutuhkan dan sistem ini pernah dilaksanakan pada tahun 1999 sampai 2004,” kata Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansya Ferry Noor saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sebanyak 80% pemilih Partai Bulan Bintang pada 2019 tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut berdasarkan Survei Trust. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa pada survei Februari 2023 mayoritas pemilih di Indonesia khususnya pemilih partai politik menolak proporsional tertutup.

“Itu ternyata 60% lebih menolak proporsional tertutup. Yang artinya mereka sangat menginginkan sistem proporsional terbuka seperti yang sudah dilakukan sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, Politisi Partai NasDem Saan Mustopa menanggapi dalam sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya. Menurut Saan dalam sistem proprosional tertutup juga membutuhkan biaya.

“Bahwa yang namanya mensosialisasikan lambang partai saja kepada masyarakat, para pemilih tentu itu juga membutuhkan biaya. Sistem tertutup juga mendorong orang-orang untuk berebut nomer satu. Karena itu, maka proses jual beli nomer urut itu akan sangat terbuka lebar,” kata Politisi Partai NasDem, Saan Mustopa saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan mendukung sistem proprosional tertutup. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan PBB memilih sistem proporsional tertutup agar orang-orang yang duduk di parlemen benar-benar wakil rakyat dan bukan hanya sekedar mempunyai modal. Menurutnya, penggunaan sistem proposional tertutup jauh lebih bermanfaat daripada sistem proposional terbuka.

Ini juga sejalan dengan PDI Perjuangan yang mendukung Pemilu 2024 memakai sistem pemilu tertutup.

Sumber: metrotvnews.com