MerahPutih.com - Keterlambatan vaksinasi berimbas pada munculnya penyakit difteri di Garut, Jawa Barat. Pemerintah setempat telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sejumlah warganya terkonfirmasi difteri.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan sebanyak 4.928 anak di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti program imunisasi massal dalam rangka mencegah penyakit difteri.

Baca Juga:

Kota Bandung Waspadai Penyebaran Kasus Difteri

"Sampai dengan 4 Maret 2023, cakupan Outbreak Respons Immunization (ORI) difteri sebanyak 4.928 orang atau 43,89 persen di Jawa Barat," kata Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan klasifikasi usia, jumlah yang divaksin DPT-HB-Hib pada umur 2-59 bulan berjumlah 1.185 anak atau setara 33,4 persen.

Jumlah yang divaksin DT (Difteri Tetanus) usia 5 hingga 7 tahun tahun lebih berjumlah 505 atau setara 40,2 persen. Jumlah yang divaksin Td (Tetanus difteri) usia 7-15 tahun mencapai 3.238 anak atau setara 50,4 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengemukakan, sebanyak 10 provinsi di Indonesia, mengalami keterlambatan vaksinasi difteri pada anak akibat pengaruh pandemi COVID-19.

"Provinsi dengan cakupan vaksinasi difteri terendah adalah Aceh, Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat," katanya.

Nadia mengatakan, pelaksanaan ORI difteri untuk upaya pencegahan penyakit diperkuat melalui peran puskesmas di daerah setempat.

"Caranya, kami melakukan deteksi dini kasus suspek difteri melalui sistem kewaspadaan dini dan respons, melakukan pemantauan terjadinya penambahan kasus di wilayah KLB, hingga melakukan refreshing training terkait surveilans dan penanggulangan difteri bagi provinsi dan kabupaten/kota terdampak," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Mengenal Gejala Difteri Pada Anak