AKURAT.CO, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak menduga lahan Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara terkesan tidak mendapat perhatian serius dari pejabat Pertamina. 

Hal itu terlihat dari tidak ada kemauan dalam menuntaskan polemik status kepemilikan lahan di Tanah Merah yang menjadi lokasi musibah kebakaran Depo Pertamina Plumpang. 

"Nah, ini kan persoalan waktu itu. Hanya saya lihat Pertamina juga kayaknya enggak punya, saya katakan kemauan untuk menyelesaikan ini secara tuntas," kata Jhonny kepada wartawan, Senin (6/3/2023). 

Anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu mengungkapkan, persoalan itu kemudian diambil alih Anies Baswedan yang menjanjikan tidak akan menggusur warga Tanah Merah. Pasalnya, ketika itu Anies Baswedan mencantumkan Tanah Merah dalam kontrak politik atau fakta integritas yang ditandatangani. 

Padahal, lanjut dia, kala itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menawarkan relokasi warga Tanah Merah ke rumah susun. Ahok menilai permukiman warga Tanah Merah cukup berbahaya karena dekat dengan Depo Pertamina Plumpang. 

"Ketika sudah Pak Anies terpilih, bagaimana merealisasikan hak kepemilikan, ini kan tanah Pertamina. Kan enggak bisa, yang memberikan itu kan bukti hak miliknya itu kan berhubungan dengan BPN juga kan, enggak segampang itu. Nah akhirnya muncul waktu itu pemikiran beredar bahwa Pak Anies memberikan IMB, tapi IMB kawasan," ujarnya. 

Menurutnya, IMB Kawasan di Tanah Merah itu sebatas janji politik Anies Baswedan demi mendulang suara dari warga Tanah Merah. Saat itu, sambung dia, Anies mungkin khilaf tidak memikirkan dampak yang mengancam penduduk di Tanah Merah. 

"Kan sebenarnya akal-akalan ini. Tetapi juga pihak Pertamina enggak punya kemauan yang kuat untuk bisa menyelesaikan ini. Memang enggak gampang sih. Karena masyarakat sudah sepadat itu di sana," ucapnya. 

Lebih lanjut, Johnny menuturkan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pertamina di masa kepemimpinan Anies Baswedan tidak berjalan baik. Ia menilai, tanpa IMB Kawasan juga, warga setempat sudah bisa membangun hunian meski tidak memiliki izin. 

"Ketika memberikan angin IMB kawasan itu apa sih maksudnya IMB kawasan. Wong tanpa adanya IMB kawasan saja masyarakat bisa membangun. Jadi kan hanya untuk meninabobokan masyarakat," tandasnya.