Jokowi menyebut, dalam satu atau dua hari pihak Pertamina akan memutuskan eksekusi relokasi akan dilakukan terhadap depo atau warga.

Menurut Jokowi, di eranya menjabat sebagai Gubernur DKI pernah ada pembahasan zona berbahaya ini akan dijadikan sungai. Namun, belum ditemukan solusi untuk warga yang bermukim di sekitar depo.

"Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai. Harus melindungi dari objek vital yang kita miliki," ujarnya.

Terkait hal ini, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengakui, kebakaran Depo Integrated Terminal Jakarta, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah tamparan keras bagi pemerintah. Pemerintah telah melakukan pelanggaran ketika pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di sekitar depo terus dibiarkan Pemerintah DKI Jakarta. 

Apalagi pertumbuhan permukiman tersebut terjadi secara bertahap dan tidak tiba-tiba, maka seharusnya bisa dicegah sejak awal. Pelanggaran terjadi dalam dua kali periode. Pertama periode 1985-1998 dan 2000-sekarang. 

"Kejadian ini akibat kelalaian Pemda DKI dalam mengendalikan dan menertibkan pemanfaatan ruang yang sebenarnya sudah diatur dengan ketat sejak dulu. Bukan malah dibiarkan dan difasilitasi atau dilegalkan (legalitas sertifikat lahan, KK, KTP, air bersih, listrik, telpon)," kata Nirwono kepada Alinea.id, Minggu (5/3).