AKURAT.CO  Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) karena tidak lolos verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu bisa menjadi pintu masuk Pemilu 2024 ditunda. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menduga putusan PN Jakarta Pusat tersebut merupakan pesanan kelompok yang menghendaki pemilu rutin lima tahunan benar-benar tak lanjut. 

"Saya melihat Partai Prima menggugat ke PN Jakarta Pusat terkait gugatan perdata karena tidak lolos verifikasi faktual, tetapi putusannya menunda pemilu. Jangan-jangan ini ada skenario ingin menunda pemilu, ini bahaya," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/3/2023). 

Selain tidak sesuai aturan yang berlaku, menurut dia, PN Jakpus mestinya menolak gugatan Partai Prima karna bukan ranahnya mengurusi perdata pemilu. 

"Putusan satu partai mengalahkan tahapan yang sudah berjalan semuanya. Logika apa yang digunakan oleh Hakim sehingga pemilu ditunda. Kita semua harus waspada dengan agenda menunda pemilu ini. Jangan-jangan pintu masuknya melalui putusan PN Jakarta Pusat," ujarnya. 

Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu berpendapat putusan Tengku Oyong dkk terkesan lucu. Pasalnya, gugatan perdata terkait perkara verifikasi faktual partai Prima yang tidak lolos lantas dibalas dengan tahapan Pemilu yang harus ditunda. 

"Ini lucu di Republik +62 ini mestinya diputuskan bahwa KPU menerima Partai Prima sebagai peserta pemilu. Ini (putusan) langsung loncat ke penundaan pemilu, ini aneh bin ajaib terjadi di negeri ini," ucapnya menambahkan. 

Sebagai pengamat politik yang menaruh harapan besar terhadap proses demokrasi di Indonesia, Ujang mengaku prihatin atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Meski putusan PN Jakpus itu tidak berdiri sendiri dan pasti terikat.   

"Terkait keputusan politik juga dan harus kita telusuri, sangat membahayakan pemilu ditunda dari corong PN Jakarta Pusat. Tentu ini harus kita kawal, jangan sampai ini menjadi angin segar bagi kelompok yang ingin melegitimasi penundaan pemilu," pungkasnya. []